Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Rumah Sakit di Medan Harus Utamakan Pelayanan Medis
Search
Rabu 29 Januari 2020
  • :
  • :

Rumah Sakit di Medan Harus Utamakan Pelayanan Medis

Starberita – Medan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Surianto, mengingatkan rumah sakit di Kota Medan harus mengutamakan pelayanan medis dalam penanganan ibu yang akan bersalin hingga bayi yang baru lahir.

“Jadi, setiap rumah sakit maupun klinik tidak lagi mengutamakan sisi komersil, tetapi harus lebih mengkedepankan pelayanan medisnya,” sebut Surianto ketika mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 tahun 2009 tentan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) pada sosialisasi ke VIII yang dilaksanakannya di Jalan Marelan VII, Gang Nangka, Lingkungan V, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (7/4/2019).

Pria yang akrab disapa, Butong, ini menegaskan sesuai ketentuan yang tertuang pada Pasal 9 disebutkan para pemberi jasa pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan KIBBLA sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

“Harus mengutamakan pelayanan KIBBLA. Dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka,” tegas Butong.

Selain itu, sebut Butong, meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal KIBBLA. “Bagi fasilitas swasta yang melayani KIBBLA, akan mendapat pengganti biaya dari pemerintah daerah, jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu,” katanya.

Terhadap pelanggaran Perda, kata Butong, sesuai ketentuan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan.

“Sanksi administrasi berupa peringatan lisan dan tulisan. Bahkan sanksi hingga penutupan sementara, pencabutan izin hingga kepada penutupan kegiatan,” ujar anggota Komisi II ini.

Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, tambah Butong, sebagaimana tertuang pada Pasal 8 memiliki kewajiban menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan.

Selanjutnya menyediakan kebutuhan tenaga KIBBLA, obat-obatan, alat- alat, dana dan lainnya.  “Utamanya untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Kemudian, lanjut Butong, menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk fasilitas pemerintah. Melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA.

Melakukan perencanaan dan  penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah, terbukti efektif dan efisien. Melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah.

Melakukan AMP difasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila kasus kematian ibu dan bayi baru lahir. Menjamin ketersediaan sarana dan pelayanan ibu bersalin yang bersiko tinggi. Menjamin pembiayaan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan yang berlaku.

Diakhir penyampaiannya, Butong, mengingatkan kepada para ibu-ibu muda untuk menyusui anak sampai usia anak 2 tahun agar bayi tetap sehat. “Kalau menyusui sampai 2 tahun, tentunya akan membuat bayi semakin sehat dan kuat serta terhindar dari penyakit,” ungkapnya. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: