Search
Minggu 5 Juli 2020
  • :
  • :

Perda No. 3/2017 Senjata Strategis Cegah Warga Medan Jadi Korban Perdagangan Orang

Starberita – Medan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Surianto, mengatakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang merupakan senjata strategis untuk mencegah warga Medan menjadi korban perdagangan orang.

Sebab, katanya, sebagai kota terbesar ketiga dan pintu gerbang Indonesia di bagian barat, membuat Kota Medan sangat rawan berpotensi terjadinya kasus perdagangan orang.

“Perda ini perlu terus disosialisasikan agar warga Kota Medan faham dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayahnya,” ungkap Surianto, ketika mensosialisasikan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2017 pada sosialisasi ke VII yang dilaksanakannya di Jalan Jagung, Pasar IV, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (1/4/2019) malam.

Sosialisasi seperti ini, kata pria yang akrab disapa, Butong, ini sangat positif bagi warga Kota Medan, khususnya yang masih belum mengerti persoalan perdagangan orang. “Perda ini sudah sangat mewakili warga, karena Medan merupakan kota besar yang memungkinkan terjadinya kasus trafficking,” katanya.

Dijelaskannya, Perda Nomor 3 Tahun 2017 merupakan payung hukum bagi Pemko Medan dalam melindungi warganya, khususnya anak-anak dan perempuan, dari praktik perdagangan orang.

Selain itu, kondisi Kota Medan yang sangat potensial sebagai daerah transit dan tujuan perdagangan orang menjadikan kehadiran produk hukum ini sangat tepat.

Politisi Partai Gerindra ini memaparkan, Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan penanganan masalah perdagangan orang.

Perda yang terdiri dari 26 Bab dan 22 Pasal itu mengatur upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat, serta sanksi administratif hingga ketentuan pidana.

Contoh, Pasal 21 mengatur; setiap orang dengan korporasi yang melakukan dan turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terhadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 207 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: