Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Ribuan PHL Pemko Medan Dirumahkan, Bahrumsyah: Tak Mendasar & Langgar Aturan
Search
Kamis 12 Desember 2019
  • :
  • :

Ribuan PHL Pemko Medan Dirumahkan, Bahrumsyah: Tak Mendasar & Langgar Aturan

Starberita – Medan, Mulai tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Medan akan memutus kontrak para Pekerja Harian Lepas (PHL) yang direkrut tidak sesuai kebutuhan. Ini dilakukan guna penghematan, sebab APBD Kota Medan terkuras hingga Rp365 miliar lebih untuk membayar gaji PHL yang mencapai 11.875 orang setiap tahunnya.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, kebijakan Pemko Medan memberhentikan PHL itu tidak mendasar dan melanggar aturan.

“Pemko supaya mengurungkan niat pemutusan hubungan kerja terhadap PHL, karena akan menimbulkan masalah. Ini tindakan arogansi. Kita tidak setuju bila pengurangan PHL dilakukan dengan alasan efisiensi,” kata Bahrumsyah kepada wartawan di Medan, Rabu (27/3/2019).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini menilai, tidak ada masalah yang urgen dengan keberadaan PHL itu. Sebab, katanya, penggajian PHL di jajaran Pemko Medan sudah dialokasikan di APBD Kota Medan tahun 2019.

“Penetapan anggaran itu sesuai pengajuan masing masing pimpinan OPD ke DPRD dalam pembahasan anggaran sebelumnya, karena memang masing-masing OPD membutuhkannya. Lalu, tim penyusunan anggaran Pemko Medan mengajukan anggaran ke DPRD dan kita setujui. Lantas, kenapa sekarang tiba-tiba PHL itu mau diberhentikan, ada apa,” tanya Bahrumsyah.

Jika hanya alasan efisien anggaran, sebut Bahrumsyah, tidak perlu pengurangan PHL. “Seharusnya, efisiensi itu diajukan ketika anggaran mau dibahas, maka kita akan sepakati bersama pengurangan itu. Kalau sekarang ini tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, karena memang anggarannya sudah disepakati. Tapi kalau untuk penerimaan baru distop, kita setuju itu,” ungkapnya.

Pemko Medan, sambung Bahrumsyah, tidak perlu melakukan itu karena menyangkut hajat hidup orang. “Seharusnya, Pemko Medan melalui OPD terkait memberdayakan para PHL yang sudah direkrut untuk menggali potensi PAD yang tersedia dan selama ini belum terjamah,” sebutnya.

Bahrumsyah mengaku, sangat menyayangkan konsep Pemko Medan yang tidak jelas itu. “Kalau memang ada pengurangan, harus ada kajian. Kan kasihan mereka (PHL, red) jika dirumahkan, mau makan apa keluarganya,” ujar Bahrumsyah.

Sikap Pemko Medan itu, tambah Bahrumsyah, sangat bertolakbelakang dengan konsep pemerintah yakni mensejahterahkan masyarakat dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) serta menciptakan lapangan kerja bagi warganya.

“Kok ini malah terbalik terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan yang dibuat-buat. Itu sama halnya mematikan hidup orang banyak. Sekarang saja sudah menyiksa PHL di jajaran Pemko Medan, karena belum menerima gaji selama 3 bulan,” katanya.

Untuk itu, Bahrumsyah, menegaskan pihaknya (DPRD, red) siap menampung pengaduan PHL Pemko Medan jika terjadi PHK. “Komisi B DPRD Medan siap menerima laporan PHL yang di PHK. Silahkan lapor ke Komisi B, kalau memang di PHK tentu aja pesangonnya,” jelas Bahrumsyah. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: