Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Persoalan Guru Honor PPPK, BKD Sumut dinilai Lamban & Teledor
Search
Senin 23 September 2019
  • :
  • :

Persoalan Guru Honor PPPK, BKD Sumut dinilai Lamban & Teledor

Starberita – Medan, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kaiman Turnip dinilai lamban dan teledor dalam menyelesaikan permasalahan honor K2 khususunya guru honor untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumut.

Pasalnya, kata Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Robert Lumban Tobing, hingga saat ini ketidaksiapan BKD Sumut masih terlihat dalam mengurus masalah ini yang selalu berkutat dengan data dan anggaran.

“Pada rapat terdahulu, permasalahan yang muncul adalah perbedaan data guru honor antara BKD dan Dinas Pendidikan Sumut. Akan tetapi permasalahan ini sudah selesai karena sudah mengkonfirmasi ke KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKD) di Jakarta, yakni ada 195 guru honor yang masuk dalam PPPK. Seharusnya BKD Sumut segera membuat surat permohonan pemunduran waktu kepada Pemerintah Pusat sembari mempersiapkan pengajuan, hal ini mengingat waktu pendaftaran yang telah mepet,” katanya kepada wartawan di Medan, kemarin.

Setelah data guru honor tersebut nantinya diajukan dan berapa orang yang berhasil lulus seleksi, lanjut politisi Partai Gerindra tersebut, maka BKD harus segera melaporkan ke DPRD Sumut agar anggarannya bisa ditampung dalam APBD Sumut.

Robert juga menyesalkan lambannya kinerja dari Kepala BKD Sumut yang bisa berdampak negatif dan memunculkan prasangka tidak baik dari masyarakat kepada Pemprovsu dan DPRD Sumut. Seharusnya Kaiman Turnip ‘jemput bola’ dalam masalah ini agar bisa terselesaikan sehingga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yakni mensejahterakan guru honor.

“Namun demikian, pada awal April 2019 kita tetap memperjuangkan para guru honor tersebut dengan berkoordinasi dan konfirmasi kembali kepada KemenPAN RB dan BKN guna meminta perpanjangan waktu pendaftaran sehingga 195 guru honor yang ada di provinsi ini bisa masuk dalam PPPK,” harapnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi E DPRD Sumut Reki Nelson Barus yang menyatakan bahwa Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip dinilai teledor dan lamban dalam mensukseskan visi misi Gubsu Edy Rahmayadi dalam mensejahterakan para guru honor.

“Harusnya kepala BKD Sumut pro aktif, ‘jemput bola’. Sudah enjury time. Hanya tinggal mengajukan saja kok sampai lama sekali. Alasan anggaran dan data. Kenapa tidak berkoordinasi dengan DPRD Sumut. Ini alasan yang sangat tidak tepat. Apa kerja beliau. Sementara ini program Pemerintah Pusat,” ketusnya.

Reki juga menuturkan, KemenPAN RB dan BKN pastinya punya situs resmi untuk mengumumkan seluruh data. Seharusnya BKD Sumut melihat data tersebut dari situs online sembali mengerjakan surat menyurat dan kelengkapan berkas lainnya.

Selain itu, masih kata Reki yang juga Politisi Partai Gerindra ini, Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip berkoordinasi dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi selaku atasan.

“Minta petunjuk dan arahan dari Gubsu. Seperti apa solusi yang harus diambil, jangan mendiamkan seperti ini. Kalau kita tidak memanggil mereka (BKD dan Disdik Sumut,red) saya yakin persoalan ini akan redam begitu saja. Padahal banyak guru honor yang ingin mendapatkan haknya melalui PPPK ini,” pungkasnya. (sbc-03)

 




Tinggalkan Balasan

error: