Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Persoalan Pendaftaran Guru Honorer Menjadi PPPK, Gubsu Harus Evaluasi Kepala BKD Sumut
Search
Senin 22 Juli 2019
  • :
  • :

Persoalan Pendaftaran Guru Honorer Menjadi PPPK, Gubsu Harus Evaluasi Kepala BKD Sumut

Starberita – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi diminta agar mengevaluasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Kaiman Turnip karena dinilai tidak cekatan dalam menjalankan salah satu visi misi kepala daerah yakni mensejahterakan guru honorer.

Pasalnya, kata Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerahy (DPRD) Sumut, Reki Nelson Barus, sampai rapat dengar pendapat (RDP) yang ketiga antara pihaknya dengan Dinas Pendidikan, BKD Sumut dan para guru honor, Kaiman Turni tidak pernah hadir.

“Padahal pembahasan RDP sangat penting karena untuk mendaftarkan para guru honor menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya, kepada wartawan di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (13/3/2019).

Menurut Reki, dalam pembahasan RDP yang selama ini dilakukan, pihaknya menemukan ketidaksinkronan data antara Disdik dan BKD Sumut. Dimana, Disdik Sumut telah mendata 8.645 guru honorer yang akan didaftarkan menjadi PPPK. Sementara, BKD Sumut mengantongi 187 guru honor yang data tersebut didapat dari KemenPAN-RB.

Namun begitu, lanjut Poltisi Partai Gerindra tersebut, Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip juga belum mendaftarkan 187 guru honorer tersebut menjadi PPPK pada tahap penerimaan awal ini dengan alasan tidak adanya anggaran.

“Disdik Sumut memiliki data sekira 8.645 guru honorer yang akan didaftarkan menjadi PPPK. Namun data tersebut tidak semua bisa dimasukkan, karena masih ada guru yang pengangkatannya di tahun 2017. Sementara para guru yang bisa diajukan menjadi PPPK pengangkatannya harus tahun 2015 kebawah yakni (masuk program K2,red),” kata dia.

“Nah, sementara BKD Sumut memiliki data dari kemenPAN-RB sekira 187 guru honorer yang akan diajukan menjadi PPPK. Sebenarnya kita sepakat yang menjadi acuan itu adalah data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun itu tidak menjadi masalah, hanya saja yang kita sesalkan mengapa sampai saat ini BKD Sumut belum mendaftarkan 187 guru honorer tersebut dengan alasan tidak adanya anggaran,” ketusnya.

Reki menambahkan bahwa dari penjelasan pengadaan PPPK di lingkungan Pemprovsu yang dikirim secara tertulis kepada DPRD yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.B/39/SM.01.00/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Rapat Koordinasi Sosialisasi PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan rencana pengadaan PPPK Tahap I tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tanggal 23 Januari 2019 di Batam dengan hasil bahwa Pemprovsu belum menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang isinya bersedia menyiapkan anggaran dan melakukan proses verifikasi dokumen dalam rangka seleksi TH Eks K-I dan K-II (Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian) termasuk Penyuluh Pertanian yang diangkat berdasarkan Nota Kesepahaman/MoU antara Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dengan alasan adalah Pemprovsu belum mengalokasikan anggaran untuk PPPK.

“Kalaulah alasan BKD Sumut belum mengalokasikan anggaran, seharusnya Kaiman Turnip berdiskusi dengan DPRD Sumut, agar kita bisa memfasilitasi dengan Badan Anggaran DPRD Sumut. Saat ini waktu pendaftaran Tahap I sudah dekat, sampai RDP yang ketiga ini Kepala BKD Sumut tidak pernah hadir dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, ada apa? Kita menilai Kaiman Turnip tidak pro aktif dengan legislatif dan memiliki keterlambatan kinerja sangat bertentangan dengan program Gubsu dalam mensejahterakan guru,” tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Robert Lumban Tobing bahwa Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip tidak memiliki etikad baik dalam mensejahterakan guru honorer. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa para guru honorer diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK.

“Kita sangat mempertanyakan sikap Kaiman Turnip yang tidak pernah hadir dalam RDP dan belum mendaftarkan 187 guru honorer menjadi PPPK dengan alasan klasik. Berapa sih anggaran yang diperlukan untuk 187 guru honorer ini. Semua bisa dikomunikasikan untuk mencari solusi terbaik. Jangan mengirim utusan yang tidak bisa mengambil keputusan. Buat apa mereka hadir,” cetus Politisi Partai Gerindra tersebut.

Untuk itu, tambah Robert, pihaknya meminta agar Gubsu Edy Rahmayadi segera mengevaluasi Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip dari jabatannya karena dinilai tidak pro aktif dan lambat dalam kinerja yang tidak sejalan dengan visi misi pemimpinnya yakni mensejahterakan para guru honorer.

“Gubsu harus segera evaluasi Kaiman Turnip. Tidak cakap dalam bekerja, sementara para guru honorer butuh kepastian untuk kesejahteraan,” pungkasnya. (sbc-04)




Tinggalkan Balasan

error: