Search
Senin 25 Maret 2019
  • :
  • :

Yusuf: Perda Sistem Kesehatan Kota Medan Belum Berjalan dengan Baik

Starberita – Medan, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Muhammad Yusuf, mengatakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, kendati telah disahkan sejak tahun 2012 lalu.

“Buktinya, sampai hari ini masih saja terdengar keluhan masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang baik dari fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan Rumah Sakit,” ujar Muhammad Yusuf ketika melaksanakan Sosialisasi Perda Kota Medan No. 4 tahun 2012 di Jalan KL Yos Sudarso Km 19,5, Lingkungan 22, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu, (3/3/2019).

Padahal, kata Yusuf, Perda No. 4 tahun 2012 sudah sangat jelas mengatur hak dan kewajiban Pemko dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam BAB II Pasal 2, sebut Yusuf, salah satu tujuan Perda adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain itu, tambahnya, kewenangan pemerintah sesuai dengan BAB III Pasal 3, meliputi subsistem terkait regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, ketersediaan alat farmasi, alat kesehatan dan makanan. Bahkan, meliputi manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam pasal ini juga, diatur secara menyeluruh bagaimana Pemko Medan berkewajiban mengatur regulasi kesehatan masyarakat dari mulai pembiayaan keseb hatan, alat farmasi, alat kesehatan dan makanan juga terkait pemberdayaan masyarakatnya,” imbuhnya.

Karenanya, lanjut anggota Komisi B ini, diperlukan satu sistem yang mengatur tentang sistem kesehatan guna pemenuhan hak warga agar tetap hidup sehat. “Kesehatan itu investasi, sehingga setiap orang berhak atas kesehatan itu sendiri,”katanya.

Diketahui, Perda Sistem Kesehatan Kota terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Dalam BAB I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kota Medan.

Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.

Pada BAB II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.

Mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB 18 pada Pasal 32 terkait masalah gizi yakni pemerintah dan swasta bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: