Search
Minggu 17 Februari 2019
  • :
  • :

DPRD Sumut Meminta Danau Toba Bersih dari KJA

Starberita – Medan, Pemeirntah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk membersihkan semua kerambah jaring apung (KJA) dikawasan perairan Danau Toba. Karena dikhawatirkan akan dapat mencemari air danau yang merupakan objek wisata.

“Kita meminta Permprovsu harus membersihkan semua KJA diperairan Danau Toba, jangan sampai dengan banyaknya KJA, air danau tercemari dan wisatwan enggan untuk berkunjung ke Danau Toba,” Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Leonard Surungan Samosir, kepada wartawan di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (12/2/2019).

Menurut Leo, kalau KJA ini dipertahankan dengan alasan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), tentunya akan berdampak sangat tidak baik bagi lingkungan dan sektor pariwisata.

“Masih banyak alternatif lain yang bisa dijadikan penumbang PAD. Tapi ini masalah lingkungan yang bisa mendatangkan pendapatan bagi Provsu dan masyarakat sekitar danau karena jumlah wisatawan yang berkunjung akan meningkat karena air danau bersih dan tidak tercemari,” ketusnya.

Leo juga mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut, agar benar-benar melakukan uji lab terhadap air Danau Toba, jika dalam hasil tersebut berdampak buruk pada lingkungan, maka DLH harus mengambil tindakan tegas kepada semua pemilik KJA.

Dalam hal ini, lanjut Leo yang juga politisi Partai Golkar, DLH harus tegas dan pro aktif karena akan mempengaruhi lingkungan wisatawan. “Wisatawan tidak akan mau lagi berkunjung karena bisa saja berdampak pada kulit,” cetusnya,

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Toni Togatorop bahwa pencemaran air Danau Toba akibat banyaknya KJA, akan dapat menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba.

“Dan sudah tentu objek wisata dunia akan sepi dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” ujar Toni yang juga Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut.

Terkait dengan adanya salah satu perusahaan yang telah diberikan sanksi oleh Pemprovsu, lanjut Toni, dirinya mendukung langkah yang sudah diambil dan itu harus diproses, jika dalam proses tersebut nantinya ditemukan pelanggaran hukum, maka pihak kepolisian juga  harus serius menanganinya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: