Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Dewan Minta Serahterima Pasar Kampung Lalang Disegerakan
Search
Selasa 19 November 2019
  • :
  • :

Dewan Minta Serahterima Pasar Kampung Lalang Disegerakan

Starberita – Medan, Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, mendesak agar serahterima Pasar Kampung Lalang dari pihak ketiga (PT Budi Mangun KSO) kepada Pemko Medan untuk segera dipercepat, karena sudah terlalu lama nasib pedagang terbengkalai.

“Kita (Komisi C, red) maunya agar serahterima pasar tradisional Kampung Lalang disegerakan. Kasian pedagang disana. Apalagi, hasil tinjauan kami pengerjaannya sudah rampung,” kata Boydo Panjaitan dalam rapat engar pendapat (RDP) dengan Bagian Aset Pemko Medan, Dinas PKP2R serta pihak PT Budi Mangun KSO, Senin (4/2/2019).

Sementara Sekretaris Komisi C, Dame Duma Sari Hutagalung, mengaku kasian melihat pedagang di Pasar Kampung Lalang. Sebab, katanya, bangunan pasar sudah rampung tteapi belum bisa di tempati. “Walaupun bangunan pasar sudah siap, tapi pedagang tidak menempatinya untuk berdagang. Kasihan jadinya pedagang,” ucap Duma.

Sementara perwakilan PT Budi Mangun KSO, Hardi, mengatakan pihaknya selaku rekanan pembangunan Pasar Kampung Lalang keberatan dengan kewajiban membayar denda yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Kami keberatan membayar denda Rp3,1 miliar,” kata Hardi.

Dia mengaku, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak Dinas PKP2R. “Nanti akan kami kawal proses serahterima, mengenai denda kami mencoba klarifikasi ke BPK,” katanya.

Sedangkan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pasar Kampung Lalang dari Dinas PKP2R, Dedy Hutabarat, mengatakan berdasarkan aturan yang tertuang di dalam Perpres bahwa boleh ada penambahan masa kerja hingga 50 hari. Dengan begitu, katanya, maksimal denda pekerjaan harusnya 5%.

“Kamipun tidak tahu apa yang menjadi dasar BPK dalam menetapkan besaran denda keterlambatan hingga Rp3,1 miliar. Di LHP BPK pengembang dinyatakan terlambat 119 hari. Padahal waktu itu pekerjaan belum selesai, bagaimana pekerjaan belum selesai tapi telah dinyatakan ada denda,” terangnya.

Sekedar mengingatkan pembangunan Pasar Kampung Lalang menelan anggaran hingga Rp26 miliar. Saat ini, pembangunan salah satu pasar terbesar sudah selesai, namun belum bisa diserahterimakan untuk di tempati pedagang, karena adanya denda yang harus dibayarkan oleh pihak rekanan berdasarkan LHP BPK RI. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: