Search
Selasa 4 Agustus 2020
  • :
  • :

Pemprovsu-Korea Segera Teken MoU Pengembangan Transportasi KA

Starberita – Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan segera melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Korea Tail Network Authority untuk pengembangan transportasi perkereta-apian di Sumut pada Februari 2019 mendatang.

“Rencananya MoU tersebut antara Pemprovsu, Korea Rail Network Authority (KRNA), Hyundai Engineering Company (HEC) dan Hyundai Rotem,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, M. Zein Siregar saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (28/1/2019).

M.Zein menjelaskan, latar belakang kerjasama tersebut yakni kunjungan pihak KRNA dan HEC ke Sumut, menawarkan kerjasama pengembangan perkereta-apian di Sumut dan rencana MoU dengan Provsu menjajaki progress rencana pembangunan LRT Medan/ Mebidang dan pembangunan jalan rel Siantar-Parapat.

“Proyek infrastruktur kereta api prioritas yang dikembangkan di Sumut antara lain pembangunan LRT di kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, pembangunan LRT Medan dengan skema KPBU dan pengembangan jaringan kereta api Siantar-Parapat sebagai salah satu KSPN di Indonesia. Keterbatasan anggaran Pemerintah Pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkereta-apian membutuhkan terobosan inovasi pembiayaan infrastruktur dengan melibatkan pihak swasta,” terangnya.

M.Zein juga menyebutkan bahwa rencana pengenjaringan kereta api dalam RTRW Provsu 2017-2037 sesuai Perda Nomor 2/2017, jalur KA antarkota di Pantai Timur yang menghubungkan batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Tebing Tinggi – Kisaran – Rantauprapat, jalur KA antarkota Medan – Delitua, Medan – Pancurbatu, Kisaran -Tanjungbalai, Tebingtinggi – Pematang Siantar, Siantar – Pematang Raya – Merek – Kabanjahe – Berastagi, Siantar – Parapat.

Selajutnya, jalur KA antarkota bagian barat yang menghubungkan batas Aceh – Sibolga – batas Sumbar, jalur KA antarkota di bagian tengah utara yang menghubungkan Rantauprapat – Gunung Tua – Padangsidimpuan – Sibolga dan pengembangan jalur KA di Mebidangro.

Pembangunan jalur KA Siantar – Parapat (Danau Toba,red) sendiri merupakan mendukung kawasan wisata strategis nasional Danau Toba agar lebih mudah dikunjungi wisatawan.

Diungkapkannya, ruang lingkup kerjasama tersebut yakni penyediaan informasi, berbagi teknologi konstruksi infrastruktur KA termasuk struktur, jalan rel, jembatan, terowongan, telekomunikasi dan persinyalan. Modernisasi pengoperasian dan pengaturan perjalanan, pengembangan pengetahuan tentang perkereta-apian, berbagi dalam penerapan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan kerja sama dalam pelatihan di Korea.

“Transportasi di Sumut masih jauh ketinggalan. Jika ingin diubah harus dengan menambah jalur transportasi khususnya KA. Di kota-kota besar dunia, semuanya menggunakan KA bawah tanah, yang sangat mengurangi kemacetan. Jika sudah dibangun LRT di Medan dan Mebidang. Kita harap arus lalulintas bisa lancar dan masyarakat Sumut akan terbantu ekonominya,” tuturnya.

Sebagaimana progres tindaklanjut MoU, masih kata M.Zein, pada akhir Januari akan dibahas di DPRD Sumut dalam rangka memperoleh persetujuan sebelum kerjasama dijalin.

Zein juga menyebutkan bahwa persetujuan tersebut tidak harus melalui paripurna melainkan bisa dengan hanya persetujuan pimpinan dewan.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut Leonard Surungan Samosir yang memimpin RDP tersebut mengatakan, pihaknya mendukung penuh pembangunan jalur transportasi KA baru di provinsi ini. Diharapkan melalui pengembangan jalur transportasi itu, warga Sumut dan Medan pada khususnya bangga dengan sarana transportasi yang ada serta dapat membantu perekonomian masyarakat.

Namun untuk persetujuan, tegas Politisi Partai Golkar ini, pihaknya akan memperlajari terlebih dahulu aspek hukum pemberian persetujuan tersebut. apakah harus melalui paripurna atau hanya lewat pimpinan DPRD Sumut.

“Kita sangat mendukung ini karena sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur perkereta-apian, mengingat Medan saat ini sudah sangat macet. Antar daerah juga diharapkan ada jalur kereta api yang memadai. Kita akan tanyakan langsung ke Mendagri dalam kunjungan kerja ke Jakarta nanti terkait persetujuan ini. Jangan sampai kita terjebak. Kalau memang persetujuan diberikan lewat paripurna akan kita jadwalkan,” ujarnya.

Tidak hanya Leo, Anggota Komisi D lainnya, Muhammad Hidayat meminta PT KAI agar menyosialiasikan pengembangan jalur ini ke masyarakat, khususnya yang tinggal di pinggiran rel agar tidak merasa sewaktu-waktu digusur mendadak. (sbc-04)




Tinggalkan Balasan

error: