Search
Minggu 21 April 2019
  • :
  • :

Kualitas Hidup & Tempat Tinggal Warga Kota Medan Ditingkatkan

Perda Pencegahan & Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh Disahkan

* Kualitas Hidup & Tempat Tinggal Warga Kota Medan Ditingkatkan Secara Menyeluruh

Lewat sidang paripurna yang digelar, Senin (21/1/2019) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalu 9 fraksi yang ada di DPRD Kota Medan bersama Pemerintah Kota Medan akhirnya menyetujui sekaligus mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan.

Pengesahan itu ditandai dengan penandatangan konsep persetujuan oleh Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung bersama para Wakil Ketua, yakni Iswanda Nanda Ramli, Ihwan Ritonga dan Burhanuddin Sitepu dengan Walikota Medan, Dzulmi Eldin. Penadatanganan disaksikan Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman dan Sekretaris DPRD, Abdul Aziz.

Fraksi Partai Demokrat

 

 

Fraksi Partai Demokrat dalam pendapatnya yang disampaikan, Parlaungan Simangunsong, mengatakan kehadiran Perda ini benar-benar sangat dibutuhkan saat ini, mengingat permasalahan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Medan kian hari semakin berkembang.

Kondisi ini, sebut Parlaungan, dapat terlihat di daerah-daerah padat penduduk, seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pinggiran rel kereta api. Semuanya ini dipicu akibat pesatnya tingkat urbanisasi serta minimnya lahan yang tersedia.

“Jelasnya, Perda ini sangat dibutuhkan Pemko Medan sebagai payung hukum untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh,” kata Parlaungan.

Langkah berikutnya setelah Perda disahkan, sebut Parlaungan, adalah komitmen semua pihak agar nantinya Perda ini dapat terlaksana dengan baik. “Semua jajaran Pemko Medan, khususnya OPD terkait benar-benar harus siap untuk melaksanakannya dengan tujuan terwujudnya perumahan dan pemukiman yang dapat menjamin keselamatan masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan,” pintanya.

Fraksi Partai Demokrat, sambung Parlaungan, tetap bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Pemko Medan. Karena, sebelum Ranperda disetujui menjadi Perda, Pemko Medan telah mengawalinya dengan berbagai kebijakan, diantaranya Pemko Medan telah menetapkan 42 lokasi yang tersebar di 18 kecamatan dengan luas 200 hektar lebih sebagai lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Medan.

“Penetapan lokasi ini nantinya dibutuhkan untuk dijadikan dasar penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh saat mempersiapkan rencana maupun pelaksanaan dari Perda yang ada,” sebutnya.

 

 

 

Kebijakan lain yang disambut positif, tambah Sekretaris FPD ini, adalah kebijakan Pemko Medan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) perumahan dan kawasan pemukiman Kota Medan. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengurangan kawasan pemukiman kumuh.

“Walaupun kinerja Pokja ini belum sepenuhnya maksimal, karena belum adanya payung hukum dalam pelaksanaannya. Setelah Perda ini diberlakukan, Pokja yang telah dibentuk dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal sebagaimana yang telah diuraikan dalam SK Walikota atas pembentukan Pokja itu,” ujar Parlaungan.

Langkah lain yang telah dilakukan Pemko Medan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kwalitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh, lanjut Parlaungan, adalah perbaikan infrastruktur jalan, terutama jalan-jalan setapak di daerah pinggiran kota, pemukiman padat penduduk serta penataan drainase. “Termasuk juga program bedah rumah yang merupakan bagian kriteria dalam melakukan penataan permukiman kumuh,” katanya.

Berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan itu, FPD berharap terus dilanjutkan sembari menunggu terbentuknya Perda dan diundangkan dalam lembaran daerah. .

“Langkah Pemko Medan untuk melakukan inventarisasi aset miliknya guna dijadikan permukiman baru, termasuk rencana menyediakan lahan matang seluas 6 hektar di Kelurahan Nelayan Indah untuk dijadikan permukiman nelayan merupakan langkah tepat untuk mengatasi persoalan ini. Jika Pemko Medan konsisten melakukan kebijakan-kebijakan diatas dibarengi dukungan pemerintah atasan dan pusat serta peran serta masyarakat, kami yakin dan percaya apa yang menjadi harapan kita semua untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang dapat menjami keselamatan masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan secara bertahap akan tercapai,” ungkapnya.

Fraksi Partai Amanat Nasional

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) yang disampaikan, Kuat Surbakti, mengharapkan dengan adanya Perda ini nantinya ada sikap dan kebijakan dari Pemko Medan, sehingga kawasan kumuh yang sangat luas di Kota Medan ini dapat berkurang pada tahun berikutnya.

Data yang menyebutkan kawasan kumuh di Kota Medan terdapat di 18 kecamatan yang tersebar di 42 kelurahan, sebut Kuat, merupakan data dari beberapa tahun lalu. “Artinya, tidak ada perubahan pada periode kepemimpinan ini,” ujarnya.

Disisi lain, kata Kuat, FPAN meminta Pemko Medan untuk segera mengeluarkan Perwal sebagai petunjuuk tekhnis dalam pelaksanaan Perda, agar Perda ini nantinya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

“Sudah banyak Perda yang disahkan, namun terkendala tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak dikeluarkannya Perwal, sehingga Perda yang disahkan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada sekitar 28 Perda yang belum memiliki Perwal sebagai petunjuk tekhnis,” ungkapnya. 

Fraksi Hanura

Fraksi Hanura melalui, Jangga Siregar, meminta Pemko Medan benar-benar serius dalam melaksanakan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh ini, mengingat Kota Medan sebagai Kota Metropolitan dan ibukota provinsi Sumatera Utara, memilik daya tarik bagi penduduk sekitarnya untuk bermukim di Kota Medan, sehingga kepadatan penduduk terus mengalami peningkatan yang berpotensi terhadap peningkatan perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Medan.

Saat ini, di Kota Medan banyak terdapat pemukiman kumuh sesuai dengan kriteria dan tipologi perumahan dan pemukiman kumuh, yakni banyaknya bangunan tidak teratur sesuai dengan rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tingkat kepadatan bangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, kualitas bangunan tidak sesuai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Medan.

“Namun, Pemko Medan tidak menjalankan Perda tersebut dengan sungguh-sungguh, diantaranya Perda No. 13 tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031, Perda No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan dan Perda No. 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Bahkan, dari Perda-Perda itu ditemui belum ada diterbitkan Perwal-nya. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Pemko Medan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh,” ungkap Jangga.

Saat ini, sebut Jangga, perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Medan terus mengalami peningkatan. “Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya rumah-rumah kumuh di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bangunan liar yang mengganggu kepentingan umum, kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan standard tekhnis, terjadinya banjir di jalan dan kawasan pemukiman akibat kualitas drainase yang buruk, kondisi jalan lingkungan yang rusak, tercemarnya lingkungan akibat limbah rumah tangga serta limbah industri yang tidak memiliki Amdal,” terangnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pendapatnya yang disampaikan, Zulkifli Lubis, menyampaikan persoalan pemukiman kumuh, merupakan masalah yang serius, karena dikhawatirkan akan menyumbang kantong-kantong kemiskinan yang menyebabkan lahirnya sejumlah persoalan sosial diluar kontrol atau kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengawasinya.

Dampak yang timbul akibat pemukiman kumuh, sebut Jangga, diantaranya perilaku menyimpang, terbatasnya sarana air bersih, menurunnya kualitas air sungai serta terganggunya kesehatan. Persoalan ini, merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Hadirnya Perda ini nantinya, sebut Zulkifli, akan menjadi payung hukum bagi Pemko Medan dalam rangka mengentaskan rumah kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Medan. Pemukiman kumuh merupakan suatu kawasan yang seharusnya tidak dapat dihuni maupun ditinggali, karena dapat membahayakan kehidupan masyaralat yang tinggal dan bermukim di dalamnya, khususnya kesehatan.

“Kondisi tersebut menjadi bagian tanggungjawab dari pemerintah. Kehadiran Perda ini nantinya akan menjadi pemicu dan alat dorong yang kuat bagi seluruh masyarakat, terutama Pemko Medan dalam rangka mewujudkan “Medan Rumah Kita” yang benar-benar menjadi “Rumah Kita Semua”, sehingga penghuninya akan merasa aman, nyaman dan bahagia tinggal di kota ini,” ungkapnya.

Laporan Ketua Pansus, Ahmad Arif

Sebelumnya Ketua Pansus, Ahmad Arif, dalam laporannya menyampaikan Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan dan pemukiman kumuh sangat diperlukan di Kota Medan, mengingat serta memperhatikan bahwa di Kota Medan masih banyak rumah-rumah kumuh.

Bahkan, hampir di setiap kecamatan terdapat perumahan dan pemukiman kumuh yang perlu diperhatikan kualitasnya, agar tidak terkesan kumuh atau disebut kumuh.

Beberapa pertimbangan dilakukannya Ranperda ini, sebut Arif, antara lain UUD 1945 Pasal 28 H (1) yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasa 40 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

UU No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang memerintahkan pembentukan Perda terkait dengan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Ada dua pasal dalam UU tersebut yang mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Pertama Pasal 94 (3) mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas berbagai subtansi, meliputi, pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam satu lingkup peraturan.

Levuh jauh lagi telah dirumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Perda. “Pasal ini jelas mengamanatkan bahwa proses serta berbagai komponen pendukung dalam penetapan lokasi harus dimuat dalam satu Perda,” katanya.

Walikota Medan, Dzulmi Eldin, dalam sambutannya menyampaikan keberadaan Perda ini sangat dibutuhkan guna menjamin hak setiap warga Kota Medan untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat.

Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuhnya perumahan dan kawasan permukiman, jelasnya, sangat berpotensi menjadikan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dirasa menjadi semakin tidak layak huni.

“Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni tersebut dianggap dapat menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Guna mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibuat kebijakan dan peraturan untuk menjamin hak masyarakat untuk hidup secara layak,” kata Walikota.

Apalagi, bilang Walikota, memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah terus meningkat baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya.

Selanjutnya, Walikota, mengungkapkan substansi mendasar dilakukannya perubahan Ranperda ini meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan.

Walikota juga menyampaikan ucapan rasa terima kasihnya kepada Pansus DPRD Medan dan seluruh perangkat daerah terkait karena telah mencurahkan perhatian yang besar untuk membahas serta memberi saran dan masukan guna terwujudnya perubahan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh menjadi Perda Kota Medan.

“Dengan diberlakukannya Perda itu nantinya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan tempat tinggal warga Kota Medan secara menyeluruh,”  pungkas Walikota. Semoga!!!!




Tinggalkan Balasan

error: