Search
Rabu 3 Juni 2020
  • :
  • :

Pemprovsu Segera Bahas Upaya Strategis Zonasi Rawan longsor di Sumut

Starberita – Medan, Pemprovsu akan segera melakukan langkah strategis guna membahas pergerakan tanah dan longsor yang terjadi di Sumut secara umum.

Sebagaimana hal itu disampaikan Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis saat ditemui di kantor Gubsu, kemarin. Dikatakannya, rapat tertutup ini akan dilakukan BPBD bersama dengan BMKG, Basarnas, Dinas – dinas Terkait.

“Jadi dalam rapat itu kita nanti akan membahas beberapa hal terkait soal pergerakan tanah dan longsor yang terjadi di Sumut ini,” sebutnya seraya mengatakan secara umum rapat tersebut nantinya akan dipimpin oleh Sekdaprovsu.

Riadil juga mengatakan, sedikitnya ada lima hal utama yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, katanya, pihaknya akan meminta seluruh Kabupaten/Kota serta semua instansi terkait untuk memetakan Lokasi atau menzonasi daerah rawan longsor sampai ke tingkat kecamatan.

“Kalau nanti ini sudah kita petakan dalam waktu yang cepat kalau kita perlu Tenaga ahli kita akan menyurati Badan Geologi,” jelasnya.

Hal kedua yang akan dibahas, sambungnya, yakni mencari solusi Mitigasi. Untuk itu, pihaknya akan meminta agar dilakukan kegiatan – kegiatan sipil teknis, baik Kehutanan, PU, Pertanian, maupun dinas – dinas lain yang terkait untuk lakukan mitigasi potensi longsor yang ada.

Kemudian pembahasan ketiga, Pemprovsu akan meminta kepada Bupati/Walikota agar mengendalikan Tata Ruang. Untuk hal tersebut, Riadil akan mengusulkan perlunya dilakukan audit terkait tata ruang terhadap pemanfaatan yang dinilai menyalahi tata ruang.

“Usulan audit ini nantinya akan mengacu pada adanya dugaan aktivitas masyarakat di bagian hulu memalui foto dari udara,” paparnya.

Lalu yang hal keempat yang akan dibahas, jelasnya, pihaknya akan melakukan rencana aksi lintas sektoral terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masing masing OPD dan instansi vertikal.

“Dan yang menjadi pedoman kita, apakah rencana dalam bentuk mitigasi atau sipil teknis pada saat siaga darurat, atau tanggap darurat atau pasca. Kalau nanti perlu pendanaan lebih lanjut, maka kita akan usulkan ke kementrian keuangan atau BNPD ataupun PU,” sebutnya.

Terakhir, untuk pembahasan yang kelima, Pemprovsu akan membentuk tim terpadu. Hal ini dilakukan karna menurutnya, dalam pelaksanaan keempat hal tersebut melibatkan beberapa daerah Kabupaten/Kota atau lintas sektor untuk menanggulangi bencana tersebut.

Saat ini, jelasnya lagi, BPBD masih memanfaatkan data-data atau sumber dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) tentang daerah-daerah rawan bencana alam. Kemudian, dirinya juga akan meminta kepada seluruh Kepala Daerah yang ada di Sumut untuk dapat memetakan daerah rawan bencananya masing-masing.

“Dengan memanfaatkan data-data dari BMKG kemudian badan geologi ini, kita sudah menyurati Bupati dan Walikota yang ada. Hal itu kita lakukan karena kita ingin mencari solusi dahulu dalam pemetaan ini,” pungkasnya. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: