Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Larangan Liputan Di Kantor Gubsu Adalah Pembungkaman Terhadap Pers
Search
Selasa 19 November 2019
  • :
  • :

Larangan Liputan Di Kantor Gubsu Adalah Pembungkaman Terhadap Pers

Starberita – Medan, Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melarang wartawan meliput kegiatan audiensi dan rapat biasa maupun tertentu di Kantor Gubernur Sumut Jalan Imam Bonjol dinilai sebagai langkah mundur di zaman keterbukaan informasi saat ini.

“Kantor Gubsu itu adalah rumah rakyat dan juga kantor instansi pemerintahan, seharusnya seluruh kegiatan yang bersifat eksternal dan internal apalagi yang menggunakan APBD bisa diberitakan oleh para awak media, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja kegiatan di Kantor Gubsu dalam rangka pembangunan,” kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumut, Sarma Hutajulu SH kepada wartawan ketika menanggapi pemberitaan media terhadap larang para awak media meliput rapat koordinasi Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprovsu dan BUMD bersama PT Telkom Indonesia Tbk yang dilaksanakan di Ruang Ferdinand Lumban Tobing Lantai 8 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No 30 Medan, beberapa hari lalu.

Sarma juga mengungkapkan bahwa alasan penataan dan adanya larangan yang dilakukan Pemprovsu terhadap Pers juga dinilai tidak tepat. Biro Humas bersama Biro Umum dan Perlengkapan Pemprovsu harusnya membuat mekanisme terhadap siapa saja para awak media yang bisa meliput di Kantor Gubsu, seperti memberikan ID Card khusus bagi wartawan yang meliput dan meminta surat tugas dari kantor masing-masing.

“Kita harapkan kebijakan langkah mundur itu bisa ditinjau ulang, karena masyarakat berhak mengetahui siapa saja dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Pemprovsu di Kantor Gubsu, baik yag berkatitan dengan internal maupun ekstrermnal,” cetusnya.

Tidak hanya itu, lanjut Sarma yang juga Politisi PDI Perjuangan, bahwa kebijakan ‘Menutup Pintu’ dengan melarang kegiatan liputan para awak media merupakan pembungkaman terhadap Pers.

“Jika hanya Press Rilis yang diharapkan, itukan berita sepihak dari pemerintah dan tidak berimbang informasinya. Bagaimana jika media memboikot seluruh kegiatan di Kantor Gubsu, kan bisa repot jadinya. Untuk itu, Pemprovsu harus menjelaskan kepada publik apa alasan ‘Menutup Pintu’ terhadap Pers,” tandansya. (sbc-04)




Tinggalkan Balasan

error: