Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – 2018, Ombudsman RI Perwakilan Sumut Terima 220 Laporan
Search
Rabu 16 Oktober 2019
  • :
  • :

2018, Ombudsman RI Perwakilan Sumut Terima 220 Laporan

Starberita – Medan, Sepanjang tahun 2018, sebanyak 220 laporan dari masyarakat masuk kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dari jumlah laporan yang di terima Ombudsman tersebut, kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Pemda merupakan kelompok instansi yang paling banyak dilaporkan, yakni sebesar 43,6% atau sebanyak 96 laporan disusul dengan kelompok instansi kepolisian sebesar 27,7% atau 61 laporan.

“Urutan berikutnya adalah kelompok BUMN/BUMD dengan 15,9% atau 35 laporan, BPN 5% atau 11 laporan, terakhir adalah lembaga peradilan sebesar 2,7% atau 6 laporan,” ungkap Abyadi saat memberi keterangan refleksi tahun 2018 di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Senin (7/1/2019).

Lebih jauh Abyadi menjelaskan, dari 220 laporan tersebut, 51,8% atau 114 laporan disampaikan langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Sementara laporan yang disampaikan melalui surat sebesar 44,1% atau 97 laporan, sedangkan laporan yang masuk melalui media hanya sebesar 2,7% atau 6 laporan.

“Dari laporan itu, para pelapor mayoritas berasal dari Kota Medan sebesar 66,3% atau 146 pelapor. Kemudian masyarakat Deliserdang sebesar 5% atau 11 pelapor. Sementara laporan yang masuk dari masyarakat Nias Selatan dan Langkat masing-masing sebesar 2,2% atau 5 orang pelapor,” sebutnya.

Bila dilihat dari keseluruhan, sambung Abyadi, para pelapor yang hadir ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut ada dari 34 Kabupaten/Kota se-Sumut. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat dari Kabupaten/Kota se Sumut sudah menjadikan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain, jelas Abyadi, dilihat dari substansi laporan, maka substansi yang paling banyak dilaporkan adalah kasus kepolisian sebesar 27,7% atau 61 laporan. Kemudian untuk kasus agraria/pertanahan sebesar 13,1% atau 29 laporan, kepegawaian sebesar 12,7% atau 28 laporan.

Selanjutnya, kasus pendidikan pada tahun 2018 mengalami penurunan dan berada diurutan keempat sebesar 9,5% atau 21 laporan. Dan terkahir adalah kasus soal substansi administratif sebesar 7,2% atau sebanyak 16 laporan.

“Sedangkan kasus terkait dengan bentuk maladministrasi yang dilaporkan, yang paling banyak dilaporkan adalah maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur sebesar 42,2% atau 93 laporan, disusul dengan penundaan berlarut sebesar 39,1% atau 86 laporan,” paparnya.

Adapun bentuk maladministrasi lainnya yang dilaporkan, sebutnya lagi, adalah penyalahgunaan wewenang sebesar 9,1% atau 20 laporan, tidak memberi layanan sebesar 6,3% atau 14 laporan, dan bentuk maladministrasi tidak patut sebanyak 1,8% atau 4 laporan. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: