Search
Selasa 7 Juli 2020
  • :
  • :

Sidang Paripurna, Gubsu Serahkan Nota Keuangan & R-APBD 2019

Starberita – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, di rapat paripurna menyerahkan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Wagirim Arman, di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (12/11/2018).

Dalam pemaparannya, Gubsu mengatakan bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp15,2 triliun dan kemudian target belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp15,4 trilun lebih.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, belanja langsung yang dialokasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi yakni, diantaranya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebesar Rp82,7 miliar atau 1,68 persen.

Sedangkan untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan Rp1,3 triliun lebih atau 27,91 persen. Kemudian pembangunan infrastruktur yang baik dan lingkungan berwawasan Rp1,4 triliun lebih atau 28,64 persen.

“Selanjutnya, peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas sebesar Rp379 miliar lebih atau 7,73 persen dan peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata Rp365 miliar lebih atau 7,43 persen,” jelasnya.

Selanjutnya, masih kata Edy, pembiayaan daerah pada APBD tahun 2019, terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp500 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp283 miliar lebih.

Edy menambahkan bahwa, penyelenggaraan nota keuangan dan Ranperda APBD 2019 ini merupakan suatu kegiatan konstitusional, yakni APBD tersebut harus dibahas dan disetujui secara bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.

“Apa yang akan kami sampaikan ini telah mempedomani KUA dan PPAS yang telah disepakati dengan mempedomani Permendagri 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019,” ungkapnya.

Kemudian, penyusunannya juga berpedoman pada RKPD tahun 2019, yang mengacu pada arah dan kebijakan sasaran pokok pada RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program kepala daerah terpilih.

“Serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: