Search
Sabtu 17 November 2018
  • :
  • :

Masyarakat Karo Adukan Aktifitas Perambahan Hutan Lindung

Starberita – Medan, Masyarakat Desa Lingga Muda mengadukan aktivitas perambahan Hutan Lindung di kawasan Deleng Cengkeh (Deleng Tongkoh) ke Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Aktivitas tersebut dikhawatirkan merusak sumber mata air warga dan menyebabkan banjir. Warga meminta agar segala aktivitas di kawasan tersebut dihentikan.

Keluhan warga ini terungkap saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (16/10/2018).

Natanael Perangin-angin, salah seorang perwakilan warga mengungkapkan bahwa telah terjadi penebangan liar di wilayah tersebut, warga yang langsung meninjau ke TKP mendapai saru unit alat berat, truk dan empat oknum perambah yang salah satunya mantan Anggota DPRD Karo.

“Di TKP, kami mendapati kayu yang porak poranda, lahan sudah terbuka. Ada gelondongan, sudah ditanam sawit dan Buah Naga. Itu lokasi di sumber mata air desa kami dari dulu desa kami susah air. Kalau ini terus dibabat kami takut sumber air kami habis. Kami sudah mengadu ke Polsek dan Polres Tanah Karo.  Sudah diproses tapi penetapan tersangka kasus ini belum jelas arahnya. Harapan kami, agar diperjelas kasus ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Lingga Muda, Natang Perangin-angin menegaskan, pihaknya mewakili masyarakat memjnta agar aktivitas perambahan hutan itu dihentikan karena dikhawatirkan 10 tahun ke depan akan menyebabkan longsor dan banjir di Desa Lingga Muda.

Hal senada juga diungkapkan Camat Lau Balang, Asmona Perangin-angin yang meminta agar kasus tersebut cepat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provsu,  Yuliani Siregar menjelaskan, kawasan Deleng Cengkeh tersebut masuk dalam kawadan Hutan Lindung dan tidak ada izin apapun untuk kawasan itu.

Ditegaskan Yuliani, bahwa pihaknya mengakui ada kelalaian personel Dinas Kehutanan serta minimnya personel polisi hutan yang hanya delapan orang mengawasi areal seluas 120 ribu hektare wilayah KPH 12 tersebut.

“Kita langsung perintahkan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Hasil peninjauan kami ada 0,25 hektare yang ditebang. Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Karo agar dilakukan penyelidikan,” katanya.

Selain itu, lanjut Yuliani, pihaknya juga mengaku telah memberdayakan masyarakat untuk menjaga hutan dengan menggalakkan program masyarakat mitra Polhut. Perwakilan masyarakat menilai luasan perambahan itu lebih dari 0,25 hektare. Tidak hanya itu, Ia juga meminta agar pihak Dishut berkoordinasi dengan masyarakat selaku pelapor jika ingin meninjau lapangan.

Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Rasmanjo Tarigan mengatakan, polisi bekerja atas fakta dan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Ia membenarkan telah terjadi penebangan liar di areal hutan lindung tersebut seluas 0,25 hektare.

Berdasarkan laporan masyarakat pihak kepolisian bersama pelapor langsung ke lapangan dan mengamankan alat berat di TKP. Namun pihaknya tidak bisa menindak oknum anggota dewan yang ada di TKP karena dari 14 orang saksi yang diperiksa termasuk pelapor, tidak ada yang mengaku melihat penebangan.

“Kendala kita tidak ada saksi yang langsung melihat penebangan. Terduga pelaku perambahan hutan yang berada di TKP mengaku pengangkatan kayu dilakukannya berdasarkan permintaan oknum TNI dijajaran Kodim Lau Balang dan menunjukkan bukti surat.  Kami sudah layangkan surat ke Kodim untuk mempertanyakan kebenaran surat itu, namun belum ada respons. Itu yang jadi kendala kami,” jelasnya.

Anggota Komisi B DPRDSU, Richard Sidabutar yang memimpin RDP tersebut didampingi anggota Komisi B lainnya,  Siti Aminah Perangin-angin, Liadiane Lase, Wasner dan Robby menyebutkan pihaknya akan kembali menggelar rapat dengan memanggil terlapor dan pihak Koramil Lau Balang untuk memperjelas persoalan. Selain itu pihaknya juga meminta agar aktivitas perambahan hutan di kawasan itu dihentikan.

“Kita minta aktivitas perambahan di kawasan Deleng Cengkeh dihentikan, karena masih berkawasan Hutan Lindung berdasarkan SK 579/2014. Dugaan tindak pidana perambahan hutan ini agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI. Dalam RDP ini kita mendorong aparat penegak hukum, Dinas Kehutanan, UPH, UPT, BPSKL, Gakumdu dan instansi terkait untuk tetap melakukan koordinasi kerjasama dalam upaya pengamanan perlindungan Hutan Lindung di Deleng Cengkeh, Polhut untuk meningkatkan aktivitas penjagaan di kawasan Hutan Lindung khususnya di Deleng Cengkeh,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan