Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – FPDIP Nilai Penyelewengan PAD Masih Subur
Search
Minggu 15 Desember 2019
  • :
  • :

FPDIP Nilai Penyelewengan PAD Masih Subur

Starberita – Medan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Medan menuding kebocoran dan penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan TA 2017 masih subur, sehingga berdampak tidak tercapainya target PAD.

“Fraksi kami tidak dapat menerima jawaban dan penjelasan yang disampaikan Walikota. Tidak tercapainya PAD dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Itu tidak benar, tapi kami menduga karena adanya penyimpangan dalam menarik pajak dan retribusi yang dilakukan oknum,” ujar FPDIP dalam pendapatnya terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan TA 2017 yang disampaikan, Daniel Pinem, pada rapat paripurna dewan, Senin (1/10/2018) sore yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Iswanda Ramli.

Alasan FPDIP masih suburnya penyelewengan retribusi di Pemko Medan, kata Daniel, dibuktikan dengan tertangkapnya dua orang oknum pegawai badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) Kota Medan dalam operasi OTT oleh petugas Poldasu bulan Agustus lalu. 

Bahkan, sebut Daniel, FPDIP kecewa dengan nota jabawan yang disampikan Walikota terhadap pemandangan umum fraksi, karena belum sepenuhnya menyentuh pokok permasalahan, bahkan terkesan normatif.

Minimnya realisasi PAD, sambung Daniel, selain karena kebocoran dan penyelewengan yang dilakukan oknum juga disebabkan faktor ketidaktegasan Walikota Medan menertibkan parkir liar dan bangunan yang tidak memiliki izin.

Untuk itu, tegas Daniel, FPDIP mendesak Pemko Medan agar melakukan terobosan dan pengawasan yang ketat dalam meningkatkan realisasai penerimaan PAD setiap tahun.

“Pemko Medan jangan hanya terfokus kepada sumber dua jenis pajak dan retribusi daerah saja. Namun harus mengoptimalkan penerima dari pos-pos lain, seperti retribusi sampah, pelayanan tera ulang, pelayanan jasa telekomunikasi, pajak hotel, tempat hiburan dan restoran, BPHTB serta potensi daerah lainnya,” pintanya.

Masalah besarnya Sisa Laporan Penggunaan Anggaran (SILPA) TA 2017 sebesar Rp43,70 miliar lebih, tambah Daniel, FPDIP menyebutkan dikarenakan akibat ketidakmampuan para pimpinan OPD dalam merealisasikan anggaran secara optimal, cermat, tepat dan akuntabel.

“Bagi pimpinan OPD yang tidak mampu merealisasikan serapan anggaran belanja minimal 90%, sebaiknya dievaluasi. Hal ini guna terwujudnya Kota Medan kota metropolitan yang berdaya saing dan tidak ketinggalan dari daerah lain,” ujarnya.

Dalam pendapatnya, FPDIP juga mengusulkan sekaligus meminta Inspektorat Kota Medan agar benar-benar melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan APBD setiap tahunnya guna menghindari terjadinya kebocoran PAD serta menghindari praktek korupsi. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: