Search
Selasa 25 September 2018
  • :
  • :

Warga Harus Miliki Forum Konsultasi Publik di Kota Medan

Starberita – Medan, Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum mendorong agar masyarakat Sumut membangun forum konsultasi publik.

“Mengapa perlu forum konsultasi publik? Karena banyak terkait pelayanan publik yang masih memiliki kendala disana-sini, khususnya di Kota Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara dimana infrastrukturnya banyak di akses oleh warga, misalnya saja taman kota, pelayanan kesehatan di puskesmas dan lain-lain,” ungkap Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum dalam penjelasannya kepada awak media di Hotel Le Polonia Medan, kemarin.

Ruri pun menjelaskan bahwa taman kota sangat penting bagi edukasi anak-anak di Kota Medan. Sebab, taman kota adalah sebagai tempat yang murah meriah menikmati bermain tanpa takut adanya kendala ruang.

“Harusnya taman kota dapat diakses semua pihak termasuk teman-teman atau saudara-saudara kita penyandang disabilitas, ini yang luput peran pemerintah Kota Medan. Pedestrian jalan yang dibangun juga tidak ramah disabilitas, telah dibuat disekitar Lapangan Merdeka Medan block guiding, namun sayangnya pemasangannya tidak melibatkan ahli atau penyandang disabilitas. sehingga masih banyak rambu-rambu yang salah pasang dan dapat membahayakan disabilitas yang menggunakannya. Ini salah satu contoh saja yang kami rasa perlu mendapatkan reaksi cepat dari Pemko Medan,” ungkapnya lagi.

Bersama Rurita Ningrum, turut hadir Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut Siska Barimbing yang dalam hal ini menjadi motor penggerak program yang di support oleh USAID CEGAH. Menurut penjelasannya, selama dua hari (Rabu – Kamis/12-13 september 2018) FITRA Sumut bersama Ombusdman RI Perwakilan Prov. Sumut melaksanakan workshop Pengembangan Mekanisme Pengaduan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan di Kota Medan dan forum konsultasi publik terkait pelayanan publik di kota Medan.

Diskusi ini, kata Siska, adalah sebuah program yang menguatkan upaya-upaya teman-teman non pemerintahan yang memiliki kepedulian terhadap pelayanan publik di Kota Medan, terutama pelayanan kesehatan dan akses-akses publik lainnya. Dalam kegiatan itu, jelas Siska, FITRA Sumut juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Bidang Pengembangan SDM, Zuary Rambe, Kepala Perwakilan ORI Sumut, Abyadi Siregar, dan Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan, Supriyanto Syahputra.

“Kegiatan inipun turut dihadiri peserta yang mewakili puluhan civil society organization (CSO) yang ada di Kota Medan. Selama dua hari kegiatan membahas pelayanan kesehatan di Kota Medan, Dinas Kesehatan mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban pasien dalam mengakses layanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Pada penjelasannya, Pak Zuary Rambe menyampaikan dalam undang-undang kesehatan bahwa hak-hak pasien, dokter dan Rumah Sakit telah diatur secara jelas,” papar Siska seraya mengatakan bahwa pasien berhak memilih dokter dan dokter juga berhak menolak pasien yang melanggar kode etik yang telah diatur secara jelas, termasuk hak pasien mendapat layanan dirumah sakit dan seterusnya.

Kemudian lagi, sambung Siska, Kepala Perwakilan ORI Sumut, Abyadi menyampaikan pemaparannya terkait pelayanan kesehatan yang sehat. Dimana menurut Abyadi, kata Siska, pihaknya sudah sangat mendesak Pemerintah Kota Medan untuk membentuk Call center terkait pelayanan kesehatan di Kota Medan, termasuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) terkait adanya pengaduan warga atas pelayanan publik di Kota Medan, khususnya pelayanan kesehatan.

“Harus ada sinergitas antara BPJS, Pemko Medan atau Dinas Kesehatan, dengan warga sebagai pengguna layanan dibangun sistem untuk adanya tindak lanjut atas pengaduan warga. Sebab menurut Pak Abyadi, kita harus bersyukur ada lembaga seperti FITRA Sumut yang mau mengkoneksikan kita semua untuk bertemu dan mencari jalan keluar bersama atas keluhan yang selama ini kita dengar dan rasakan sendiri. Harusnya lagi, forum-forum seperti ini dilakukan rutin oleh pemerintah,” sebut Siska menirukan Abyadi.

Disisi lain, sambung Siska, Pak Supriyanto Syahputra mewakili BPJS Kesehatan menyampaikan rasa terimakasihnya kepada FITRA Sumut, karena menurutnya BPJS dapat terbantu dalam mensosialisasikan beberapa hal terkait permasalahan yang sering menjadi kendala masyarakat dalam mengakses BPJS.

“Banyak aturan-aturan baru yang terus menerus kita sosialisasikan agar masyarakat semakin mudah dan faham dalam mengakses BPJS, termasuk adanya keringanan bagi warga yang menunggak iuran BPJS, dan semua aturannya jelas. Hanya saja, kadang sosialisasi kami yang tidak sampai kepada masyarakat luas,” ujar Siska menirukan Supriyanto.

Siska pun mengatakan bahwa BPJS Medan telah mempunyai standard layanan anggota (SLA), dimana BPJS juga memiliki layanan call center 15000400 yang dapat diakses 24 jam. Kemudian lagi layanan langsung ke kantor BPJS, dan dapat juga melalui mobile JKN yang dapat diunduh melalui android.

Rurita kembali menyampaikan bahwa penting sekali para pembuat kebijakan melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakannnya, termasuk mensosialisasikan terus-menerus setiap kebijakan tersebut.

“Pada akhirnya sangat dibutuhkan Forum Konsultasi Publik yang dengan kesadaran penuh di inisiasi oleh Pemko Medan guna menjawab segala permasalahan terkait pelayanan publik di Kota Medan,” pungkas Ruri. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: