Search
Selasa 25 September 2018
  • :
  • :

Perda Retribusi Izin Gangguan Dicabut, FPKS Minta Pemko Petakan Dampaknya

Starberita – Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mengingatkan Pemko Medan untuk memetakan dampak positif dan negatif dengan dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.

“Ini perlu agar kedepan Pemko Medan tidak disibukkan mengurusi konflik horizontal antara pemilik usaha dengan masyarakat di sekitarnya, karena tidak lagi diperlukan izin gangguan dalam mendirikan usaha,” ungkap FPPKS dalam pemandangan umumnya yang disampaikan, Rajudin Sagala, dalam sidang paripurna dewan, Rabu (12/9/2018).

Selain itu, FPKS juga mengingatkan jangan salah mengartikan pencabutan Perda tersebut, sehingga setiap orang atau badan/lembaga bebas mendirikan usaha dengan tidak mempedulikan lingkungan sekitar. “Pemko Medan harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi setelah Perda ini secara sah dicabut,” pintanya.

Terkait dengan pencabutan Perda, FPKS mempertanyakan dua hal, yakni soal PAD yang dihasilkan dan langkah antisipasi kedepannya.

“Berapa perolehan PAD dari retribusi izin gangguan yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan dalam dua tahun terakhir dan apa langkah antispasi Pemerintah Kota Medan setelah Perda ini dicabut. Mohon penjelasan,” tanya Rajudin.

Diketahui, pencabutan Perda No. 5 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan didasari adanya Peraturan Dalam Negeri  (Permendagri) No. 27 tahun 2009 tentang pencabutan pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah.

Kemudian ditindaklanjuti melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri No : 500/3231/SJ tanggal 15 Juli 2017 tentang tindaklanjut Permendagri No. 19 tahun 2017.

Dalam surat tersebut memerintahkan kabupaten/kota segera untuk melakukan pencabutan Perda terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi gangguan di daerah, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan untuk berusaha. (sbc-02)

 

 

 




Tinggalkan Balasan

error: