Search
Senin 13 Juli 2020
  • :
  • :

DPRD Langkat Bahas Ranperda Hasil Evaluasi Gubsu

Starberita – Stabat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat bersama Asisten Administrasi Pemerintahan, Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kabag Hukum Setdakab Langkat untuk membahas hasil evaluasi dan fasilitasi di ruang rapat DPRD Langkat, kemarin.

Rapat tersebut menyusul DPRD Langkat evaluasi dan fasilitasi terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD Langkat, oleh Biro Hukum Setdaprovsu.

Ketua BPPD Makhruf Ritonga menyampaikan, hasil Ranperda yang dievaluasi adalah: Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Makhruf, didampingi anggota BPPD Syafrizal Helmi, meminta saran dan masukan dari segi hukum dan pemerintahan kepada para peserta rapat yang diundang.

Asisten Administrasi Pemerintahan Drs. Abd. Karim mengatakan bahwa hal-hal yang ditetapkan Biro Hukum agar cepat ditindak lanjuti dengan merevisi apa-apa yang telah ditetapkan.

“Hal-hal yang tidak dapat dituangkan dalam Perda, perlu dibuat Peraturan Bupati untuk mengaturnya,” sebut Pakar panggilan akrab Abd. Karim.

Sementara Kabag Hukum Alimat Tarigan, SH mengatakan, sesuai arahan Biro Hukum dalam pembahasan ini perlu dibuat berita acaranya sebagai pelengkap untuk mendapatkan nomor register terhadap Ranperda yang akan menjadi Perda ini.

“Hasil evaluasi dan fasilitasi yang perlu dipertahankan sesuai Ranperda, nanti kita konsultasikan lagi ke Biro Hukum,” ucapnya.

Untuk Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak banyak koreksi dari Biro Hukum hanya saja judulnya yang berubah sebut Kadis Perdagangan & Perindustrian Drs. Sukhyar Mulyamin.

Makhruf Ritonga diakhir rapat mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Ranperda ini agar duduk bersama lagi dengan Sekretariat DPRD untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai evaluasi dan fasilitasi Biro Hukum dan mengirimkannya kembali sehingga mendapatkan nomor register perda.

“Walaupun ini Perda inisiatif DPRD, tapi pelaksana Perda ini nantinya merupakan Dinas terkait,” tegas Makhruf. (sbc-05/drh)




Tinggalkan Balasan

error: