Search
Kamis 22 November 2018
  • :
  • :

Proses Banding Sengketa Lahan Trans Singkuang Jalan di Tempat

Starberita – Madina – Genap tujuh bulan, proses banding atas sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat transmigrasi SP 1 dan SP 2 Singkuang Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan PT Rendi Permata Raya saat ini masih jalan di tempat.

Karena, banding yang diajukan PT Rendi atas putusan Pengadilan Negeri Madina saat ini masih menunggu Relaas dari Pengadilan Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN RI yang dalam hal ini sebagai tergugat II.

Demikian disampaikan humas Pengadilan Negeri Madina, Galih Purnomo SH kepada wartawan di komplek Pengadilan Negeri desa Mompang Kecamatan Panyabungan Utara, kemarin.

Galih menerangkan, saat ini kasus sengketa transmigrasi SP 1 dan SP 2 dengan PT Rendi Permata Raya masih belum dilanjutkan Pengadilan Tinggi Medan. Karena, syarat materil dan formil yang belum lengkap.

“Pada 20 Desember yang lalu, kasus tersebut sudah divonis, yaitu mengabulkan semua tuntutan penggugat (masyarakat), dan mengembalikan kepemilikan lahan kepada masyarakat SP 1 dan SP 2.  Hanya saja pihak tergugat I yaitu PT Rendi Permata Raya mengajukan banding, memori bandingnya sudah masuk, dan kontra memori banding dari penggugat juga sudah. Tetapi, ini terkendala Relaas dari tergugat II yaitu pihak kementerian, PT Medan sudah mendelegasikan ke PT Jakarta dan dikirimkan ke PN Jakarta Selatan karena wilayah perkantoran Kementerian ATR/BPN RI ada di Jakarta Selatan, sekarang masih menunggu Relaas nya,” terang Galih.

Dijelaskannya, apabila Kementerian ATR/BPN RI tidak memberikan memori banding atas pernyataan banding tergugat PT Rendi Permata Raya, bisa diartikan Kementerian ATR/BPN RI statusnya bukan lagi ikut banding, tapi statusnya jadi terbanding, yang pengertiannya hanya PT Rendi saja yang melakukan banding.

“Kalau tergugat dalam perkara ini pihak kementerian ATR/BPN RI tidak menyampaikan memori banding, itu sama artinya kementerian ikut terbanding, mereka statusnya terbanding, statusnya sama dengan masyarakat,” cetusnya.

Galih menambahkan, perkara masyarakat transmigrasi singkuang SP 1 dan SP 2 sampai saat ini belum incracht atau belum berkekuatan hukum tetap yang dikarenakan pihak tergugat melakukan banding. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Madina sudah menghimbau kepada pihak bersengketa supaya tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melakukan pengerusakan di atas lahan bersengketa.

“Karena status hukumnya belum incracht, kita sudah menghimbau agar kedua pihak bersengketa menahan diri dan tidak melakukan kegiatan yang bentuknga pengerusakan, karena bisa saja muncul proses hukum yang baru, masuk ke ranah pidana. Beda kalau misalnya kegiatan memanfaatkan lahan misalnya menanami, itu nanti tergantung putusan incracht, kalau putusan incraht nya menguatkan putusan PN Madina, itu artinya milik masyarakat, begitu juga sebaliknya,” tambahnya.

Sementara, kuasa hukum pihak penggugat (masyarakat transmigrasi) Safaruddin Hasibuan SH yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, proses sidang atas banding yang dilakukan tergugat masih belum dilaksanakan karena masih ada kendala dalam materil dan formil.

“Masih dalam proses, kalau sidangnya belum,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan, ganti rugi dan sengketa lahan pada dinas pertanahan Pemkab Madina, Zainuddin Ahmad SH mengatakan, pihaknya telah melakukan kunjungan lahan sengketa atas laporan masyarakat transmigrasi SP 1 dan SP 2 singkuang yang menyebut PT Rendi Permata Raya melakukan penggarapan lahan mereka.

“Sebulan yang lalu kami sudah kesana, memang ada kami temukan kegiatan perusahaan di atas lahan tersebut, dan disimpulkan akan melakukan rapat kordinasi dengan pimpinan dan lintas sektoral, tapi sampai sekarang belum dijadwalkan,” sebutnya.

Sementara ditempat terpisah, Ketua DPD Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Madina, Samsuddin Nasution menyayangkan lambatnya proses hukum yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut.

“Kita menyadari semuanya ada proses, tapi kita prihatin proses yang begitu lama akan menghabiskan kesabaran warga kita disana, apalagi saat ini muncul pengkotak-kotakan masyarakat. Kami menduga ini salah satu strategi perusahaan selaku salah satu tergugat untuk memecah belah masyarakat disana. Bila ini dibiarkan, bisa nanti terjadi konflik yang lebih besar

“Karena itu kami berharap, semua pihak memprioritaskan penyelesaian sengeketa ini, pengadilan lebih fokus menanganinya, dan pihak bersengketa lebih menahan diri, karena penggarapan lahan yang dilakukan PT Rendi bisa memancing emosi warga,” tandasnya. (sbc-03/rel)

 




Tinggalkan Balasan