Search
Rabu 20 Juni 2018
  • :
  • :

Kapolri Instruksikan Seluruh Polda Bentuk Satgas Antiteror

Starberita – Jakarta, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di kepolisian daerah (Polda) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antiteror guna mencegah aksi terorisme yang belakangan meresahkan masyarakat.

Satgas Antiteror dibentuk sebagai upaya untuk mengawasi sel-sel terorisme yang berkembang. Satgas itu akan meliputi unsur penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan tim preventif maupun humanis.

“Hampir di semua provinsi terdapat sel (terorisme). Ini perlu diwaspadai. Kepada rekan Kapolda saya sudah perintahkan membentuk satgas antiteror,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Tito menuturkan, penyebaran sel-sel terorisme di Indonesia ada yang aktif maupun tidak aktif. Tito meminta Densus 88 Antiteror memberikan informasi soal sel tidak aktif tersebut ke polda karena tetap harus diwaspadai.

“Saya minta rekan kapolda juga bekerja sama dengan jajaran intelijen maupun jajaran TNI soal sel-sel yang dianggap oleh satgas Densus tidak terlalu aktif sehingga mereka tidak monitor dapat dipetakan dan dimonitor,” paparnya.

Belajar dari pengalaman kasus di Surabaya, Tito menyebut sebenarnya pelaku terorisme bernama Dita sudah termonitor. Namun, dikarenakan Dita dianggap sel yang tidak aktif maka tim bekerja mengawasi sel yang aktif.

“Justru sel yang tidak aktif ini melakukan aksi. Sekali lagi kepada Kepala Densus untuk memberikan informasi jaringan yang dianggap prioritas kedua. Prioritas satu tetap ditangani teman-teman Densus,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Terkait permasalahan terorisme, Tito meminta kepala daerah juga berperan menekan dan menetralisir ideologi-ideologi terorisme. Peran forum umat beragama (FUB) diminta untuk diaktifkan.

“FUB ini biasanya aktif kalau diberi anggaran. Kalau kepala daerahnya peduli berikan anggaran maka FUB-nya akan aktif. Tapi kalau tidak diberi anggaran tidak aktif dan ideologi terorisme ini berkembang, bebas,” tutur dia.

Tak hanya itu, menurutnya, peran tiga pilar yakni kepala desa, bhabinkamtibmas dan babinsa juga sangat diperlukan. Diharapkan setiap polda memberikan data ke pada tiga pilar mengenai sel-sel tidak aktif yang perlu diwaspadai.

“Kalau bisa satu waktu dikumpulkan agar mereka bisa mengaktifkan seperti masalah siskamling. Kemudian Satgas Polda yang sudah memiliki data dari Satgas Densus agar sel-sel yang dianggap perlu diawasi agar diserahkan kepada tiga pilar ini. Seperti Dita di Surabaya kalau informasi ini disampaikan ke tiga pilar, kepala desa, bhabinkamtibas dan babinsa mungkin bisa diawasi lebih ketat,” tutup mantan Kepala BNPT tersebut. (sbc-03/okz)




Tinggalkan Balasan

error: