Search
Sabtu 15 Desember 2018
  • :
  • :

Supervisi ke Counterpart, Komisi D Support OPD Percepat Realisasikan Kinerja & Anggaran Pembangunan

Starberita – Medan, Sejak tanggal 23 sampai 30 April 2018, Komisi D DPRD Kota Medan dibawah pimpinan, Parlaungan Simangunsong, bersama Wakil Ketua Maruli Tua Tarigan, Sekretaris Salman Alfarisi dan sejumlah anggota, diantaranya Dainel Pinem, Paul MA Simanjuntak, Ilhamsyah, Adlin Umar Yusri Tambunan, Ahmad Arif, Ibnu Ubay Dillah dan Landen Marbun, melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam kota. Kunker dilakukan, selain melakukan supervisi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku conterpart (mitra kerja), juga ingin melihat sejauhmana serapan anggaran serta program pembangunan yang dilakukan pada Triwulan I terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018.

“Supervisi yang kita lakukan kepada OPD selaku counterpart Komisi D adalah ingin melihat sejauhmana serapan anggaran serta kinerja pembangunan yang telah dilakukan pada Triwulan I tahun 2018 sesuai dengan yang tertampung dalam APBD 2018. Kalau belum terlaksana, kita juga ingin tahu apa masalahanya,” ungkap Ketua Komisi D, Parlaungan Simangunsong, menjawab wartawan di Medan, baru-baru ini.

Tujuannya, sebut Parlaungan, ingin memberi support serta spirit (semangat) kepada pimpinan OPD (counterpart Komisi D, red) dalam menyerap serta melakukan kinerja pembangunan di tahun 2018 yang telah dituangkan dalam visi misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemko Medan.

Semua kinerja pembangunan itu, kata Parlaungan, haruslah yang menjadi skala prioritas serta menyentuh langsung manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. “Tentunya, semua serapan anggaran dan kinerja pembangunan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam kunjungan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan, anggota Komisi D, Landen Marbun, mengusulkan agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan menata keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Medan, terutama di kawasan utara Kota Medan.

Sebab, kata Landen, warga di utara Kota Medan mengeluhkan kondisi TPU. Saat air pasang, warga mengeluh karena kondisi tanah yang berair. Warga meminta Pemko Medan melakukan penimbunan,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M. Husni, dalam pertemuan itu memaparkan pihaknya pada tahun 2018 akan membuat TPU seperti di Tanah Kusir Jakarta, yang rencananya akan dikembangkan di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

“TPU seluas 4 hektar itu nantinya akan dikembangkan dengan dengan konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan makam. Jelasnya, seperti konsep TPU Tanah Kusir Jakarta,” sebut Husni.

Husni mengaku, pihaknya sudah menerima pembebasan 4 hektar lahan untuk TPU tersebut. Selain itu, sebut Husni, untuk tahun 2018 juga akan dilakukan perbaikan TPU, salah satunya dengan memaksimalkan fasilitas penerangan. “Penerangan di TPU menjadi perhatian kita,” katanya.

Sedangkan lahan 18 hektar TPU di Simalingkar B, kata Husni, pihaknya akan melakukan sejumlah terobosan, sehingga masyarakat memiliki kemudahan. “Untuk TPU di Simalingkar B, kita merencanakan pembangunan jalan tembus dari Eka Surya ke arah dekat Perguruan Al Azhar, agar warga lebih mudah mengakses ke TPU,” jelasnya.

DKP juga, sambung Husni, akan memberikan layanan mobil ambulance untuk mengantar jenazah ke lokasi TPU. “Jadi, nanti akan ada fasilitas mobil untuk mengantar ke lokasi TPU. Kita akan sediakan contac centernya,” ujar Husni.

 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR)

Dalam pertemuan dengan Dinas PKPPR, Ketua Komisi D, Parlaungan Simangunsong, meminta Dinas PKPPR untuk segera merealisasikan program Bedah Rumah di Kota Medan, mengingat program tersebut sudah tertampung di APBD 2018. “Terkait akan adanya penambahan, kita (DPRD, red) siap untuk menambahnya. Apalagi, inikan untuk kepentingan masyarakat,” kata Parlaungan.

Sementara anggota Komisi D, Godfried Effendi Lubis, mendesak Pemko Medan untuk tidak melanjutkan kembali kontrak dengan PT Budi Mangun KSO. Sebab, telah melakukan “kebohongan” dan ingkar janji sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian terkait pembangunan Pasar Kampung Lalang.

“Kalau bisa putus saja kontraknya. Lakukan tender ulang. Jika PT (Budi Mangun KSO, red) juga yang akan melanjutkan pengerjaannya, dikhawatirkan tidak akan selesai-selesai Pasar Kampung Lalang itu,” tandasnya.

Terkait dengan program Bedah Rumah, Kadis PKPPR, Sampurno Pohan, menyampaikan berkas yang masuk 663 berkas, yang disetujui 445 serta 218 berkas dikembalikan karena masih banyak yang tidak miliki alas hak tanah yang jelas.

Dari total target 1000 unit rumah yang akan dibedah, sebut Sampurno, kemungkinan akan mengalami penurunan menjadi 800 unit yang mampu dikerjakan. Hal itu karena tingginya Harga Satuan (HPS) bahan bangunan saat ini.

“Awalnya dianggarkan Rp25 Juta per unit rumah. Dengan semakin tingginya harga satuan, tidak mungkin lagi dianggarkan dengan anggaran tersebut. Jadi, untuk satu unit rumah yang akan dibedah dianggarkan Rp30 juta dengan total hanya 800 unit,” katanya.

Begitupun, sambungnya, pihaknya akan mencoba mengusulkan penambahan anggaran di P-APBD 2018 mendatang, sehingga target 1000 rumah yang akan dibedah bisa terealisasi.

Terkait pembangunan Pasar Kampung Lalang, Sampurno, menyebutkan pihaknya akan menentukan kelanjutan pembangunan Pasar Kampung Lalang pada pekan ini. Sebab, Dinas PKP2R masih menunggu “fatwa” dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Jadi, kami (Dinas PKP2R, red) masih menunggu fatwa LKPP. Apakah melanjutkan pembangunan dengan rekanan sebelumnya, yakni PT Budi Mangun KSO atau melakukan tender ulang. Katanya sih minggu ini sudah ada jawaban,” ungkap Sampurno.

Pada prinsipnya, kata Sampurno, Pemko Medan menginginkan Pasar Kampung Lalang dapat segera dibangun, sehingga seluruh pedagang dapat tertampung dan segera berjualan.

Terkait apakah lanjutan pembangunan kembali dikerjakan PT Budi Mangun KSO, Sampurno, enggan berkomentar terlalu banyak. “Kita tunggu saja gimana petunjuk LKPP,” ujarnya.

Disisi lain, Sampurno, juga memaparkan pembebasan lahan untuk pembangunan Islamic Center sudah mencapai 90 persen dari total 22 hektar kebutuhan lahan yang akan dibebaskan.

“Dalam tahun ini juga kita akan berkoordinasi dengan Dinas PU untuk melakukan pengerasan lahan tersebut,” kata Sampurno.

Dengan pengerasan itu, Sampurno, berharap akses jalan dari dan menuju ke areal tersebut dapat dilalui kenderaan. “Tahun ini mudah-mudahan akses dari dan menuju areal Islamic Center bisa dilakukan pengerasan,” katanya lagi.

Selain progres pembangunan Islamic Center, Sampurno, juga menyebutkan Program Bedah Rumah hingga April 2018 baru 48 unit rumah selesai dibangun, sementara 233 unit dalam pengerjaan serta 164 unit sedang disurvey.

Sementara dalam evaluasi triwulan I APBD 2018, Dinas PKP2R baru menyerap anggaran sebesar Rp87.838.527.347 atau sebesar 17.41 persen dari total anggaran sebesar Rp504 miliar lebih.

 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)

Komisi D DPRD Kota Medan meminta sekaligus menyarankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) untuk membuat aplikasi online, guna memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan.

“Dengan aplikasi online ini, masyarakat bisa dengan mudah mengetahui bangunan mana saja yang sudah memiliki IMB dan bangunan mana yang belum memiliki IMB, sehingga, masyarakat bisa melaporkan kepada dinas terkait bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi.

Salman mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, melalui dinas terkait harus membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. “Khusus untuk pengurusan IMB ini, pemerintah harus membuka informasi yang bisa diakses masyarakat secara umum. Dengan begitu, masyarakat bisa diberdayakan untuk melaporkan bangunan-bangunan mana yang belum memiliki IMB kepada dinas terkait,” ungkapnya.

Salman menambahkan, sudah tidak zamannya lagi bagi pemerintah untuk menutup-nutupi informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terpuaskan dengan pelayanan pemerintah.

“Selama ini, masyarakat tidak peduli dengan bangunan yang bermasalah. Karena, masyarakat tidak tahu bangunan mana yang bermasalah, karena mereka tidak mengetahui informasi terkait kriteria bangunan bermasalah itu seperti apa. Makanya, informasi itu harus dibuka seluas-luasnya,” pungkasnya.

Sementara anggota Komisi D, Landen Marbun, mengusulkan kepada DPMPT Kota Medan untuk melakukan konsultasi ke kota besar lain yang telah menerapkan aplikasi online, terkait perizinan IMB tersebut.

“Saya sarankan, pak Lase dan kawan-kawan lain di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu konsultasilah ke kota lain seperti Surabaya. Agar, Medan bisa memiliki layanan aplikasi online, untuk mengupdate bangunan mana yang sudah IMB atau belum,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Tata Ruang  Perhubungan dan Lingkungan DPMPT Kota Medan, John Ester Lase, mengungkapkan DPMPT Kota Medan sudah berencana untuk membuka informasi terkait pengurusan IMB secara online.

“Kami memang sudah mengarah kesana dan kita sudah studi banding ke Bandung. Selama ini, informasi tahapan pengurusan IMB langsung kita informasikan kepada orang yang mengurus langsung, lewat SMS,” paparnya.

 

Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K)

Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan, Marihot Tampubolon, memaparkan ada 201 kasus kebakaran terjadi di Kota Medan sepanjang 2017. Dari jumlah itu, sebanyak 122 kasus disebabkan oleh korsleting listrik.

“Korsleting listrik dominasi kasus kebakaran di Medan, sisanya ledakan kompor atau gas, lampu, lilin, rokok, maupun kelalaian manusia itu sendiri,” papar Marihot Tampubolon kepada Komisi D DPRD Kota Medan pada kunjungan kerja evaluasi anggaran triwulan I APBD 2018.

Dibandingkan tahun 2016, kata Marihot, jumlah kasus kebakaran  sepanjang tahun 2017 menurun. “Sepanjang tahun 2016 sebanyak 246 kasus, sementara tahun 2017 turun menjadi 201 kasus. Hal ini menunjukkan masyarakat kian sadar akan bahaya kebakaran, mengganti kabel-kabel listrik yang sudah uzur dengan yang baru serta sesuai standar (SNI),” ungkap Marihot.

Seiring menurunnya kasus kebakaran itu, sebut Marihot, membuat angka kerugian materil menurun dari Rp898 miliar di 2016 menjadi Rp42 miliar di tahun 2017.

“Jumlah korban juga menurun. Jika di 2016 jumlah korban 17 orang luka-luka dan 12 orang meninggal, di tahun 2017 menurun menjadi 14 orang-orang luka-luka dan 6 orang meninggal,” sebutnya.

Dari 21 kecamatan di Kota Medan, sambung Marihot, Medan Helvetia menjadi kecamatan dengan kasus kebakaran terbanyak sepanjang 2017 dengan 24 kasus.

“Sedangkan Kecamatan Medan Polonia dan Medan Selayang menjadi kecamatan dengan angka kasus kebakaran terendah yakni masing-masing 4 dan 5 kasus,” sebutnya.

Marihot juga menjelaskan, berbagai kendala dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di Medan akibat minimnya jumlah hidran yang ada di Medan.

“Saat ini jumlah hidran yang ada berjumlah 118 unit. Dengan jumlah hidran yang berfungsi hanya 35 unit dan 83 unit lagi tidak berfungsi,” katanya.

Realisasi Anggaran

Marihot juga menyebutkan, realisasi anggaran pada triwulan I APBD 2018 baru mencapai 0,8 persen atau sebesar Rp1,2 miliar dari total anggaran sebesar Rp17, 3 Miliar lebih.

“Adapun realisasi PAD retribusi daerah dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Rp466.770.000 atau sebesar 20,75 persen,” sebutnya.

Revisi Perda Bangunan Tinggi

Menyikapi tingginya angka kasus kebakaran akibat korsleting listrik, Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong,
berharap kepada PT. PLN untuk tidak ‘seenaknya’ memadamkan listrik di Medan.

Selain itu, Parlaungan, mengusulkan untuk melakukan revisi Perda Bangunan Tinggi Kota Medan, dimana nantinya usulan dalam revisi itu mengharuskan kepada pihak pengembang untuk menyediakan gang kebakaran dan hidran-hidran khusus yang berfungsi sebagai langkah pertama antisipasi jika terjadi kebakaran di gedung-gedung tinggi
yang ada di Medan. “Ya ini penting dalam antisipasi terjadinya kasus kebakaran besar di Medan,” tandasnya.

 

Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan)

Komisi D DPRD Kota Medan mengusulkan Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Medan patut mendapat porsi anggaran yang besar. Sebab, dalam visinya, Distankan berupaya mewujudkan ketersediaan pangan yang halal dan sehat bagi masyarakat di Kota Medan.

“Kedepan Disnas ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, khusunya dalam anggaran. Kita melihat sesuai visinya dinas ini memiliki tugas yang sangat berat, makanya diperlukan anggaran yang besar,” kata anggota Komisi D, Ahmad Arief, pada evaluasi triwulan pertama APBD 2018 di Kantor Distanka, Jalan Selambo, Medan Denai.

Menurut Arief, pekerjaan yang diemban Distankan sangat vital, karena menjadi salah satu kontrol ketersediaan pangan di Medan. “Masalah ikan misalnya, selama ini kita tidak tahu dimana ikan yang baik itu bisa dibeli, ketersediaan daging, ternak dan lainnya,” jelas Arief.

Senada dengan itu, Parlaungan Simangunsong, menilai kinerja Distankan patut mendapatkan apresiasi. Untuk di Sumatera Utara sekarang ini, baru Medan yang memiliki UPT Benih tanaman dan Ikan dimana setiap tahunnya dibagikan kepada masyarakat secara gratis.

“Ikan sampai jutaan ekor, begitu juga dengan bibit tanaman. Ini merupakan prestasi Dinas ini,” jelasnya.

Parlaungan juga mengapresiasi, meski dengan anggaran yang terbatas, Distankan mampu menunjukan prestasi dan kualitasnya dengan baik. “Bayangkan saya dengan minimnya anggaran, Dinas ini mampu memberikan terobosan dan prestasi yang baik sehingga bisa dicontoh oleh provinsi, Kota dan Kabupaten lain,” jelasnya.

Butuh Dukungan

Sebelumnya Kepala Distankan, Ikhsar Risyad Marbun, menyampaikan pihaknya berterimakasih atas dukungan anggota DPRD Medan kepada Dinas yang dipimpinnya. Diakuinya masih banyak persoalan yang harus dibereskan kedepan dalam mewujudkan visi Distankan, salah satunya adalah penyediaan rumah kopel untuk petugas jaga.

“Program yang kita usulkan adalah membangun rumah kopel untuk petugas jaga, ini sudah disampaikan ke Perkim, karena dinas kami tidak dalam tupoksi pembangunan fisik,” katanya.

Dijelaskan Ikhsar, rumah tersebut nantinya digunakan untuk petugas jaga terkait program Agro Wisata dimana petugas-petugas tersebut yang akan menjaga dan merawat tanaman yang ada. “Ini terobosan kita kedepan,” jelasnya.

Disampaikannya, yang terbaru dari Program Distanla adalah pembangunan Rumah Kaca untuk penangkaran Anggarek Bulan dan sudah berhasil. “Untuk rumah kaca ini masih ada kendala, ini perlu dukungan dari bapak-bapak semua. Dan penangkaran Anggrek ini sangat positif,” jelasnya. (sbc-02)

 

 




Tinggalkan Balasan

error: