Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – BPK: Anggaran Subsidi Listrik Tak Sesuai UU APBN-P
Search
Sabtu 20 Juli 2019
  • :
  • :

BPK: Anggaran Subsidi Listrik Tak Sesuai UU APBN-P

Starberita – Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017. Atas laporan tersebut, BPK menemukan penambahan anggaran subsidi listrik 2017 yang tidak sesuai.

Mengutip LHP BPK, Kamis (31/5/2018), penambahan pagu anggaran subsidi listrik 2017 sebesar Rp5,22 triliun tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai.

Kementerian Keuangan belum melakukan evaluasi atas pelampauan anggaran belanja subsidi. Berdasarkan data realisasi Belanja Subsidi Tahun 2017, terdapat dua jenis belanja subsidi yang realisasinya melampaui pagu anggarannya dalam APBN-P, yaitu subsidi listrik dan subsidi elpiji 3 kg.

Untuk subsidi listrik dianggarkan dalam UU APBN Tahun 2017 sebesar Rp44,9 triliun. Anggaran tersebut berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan terkait RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 Oktober 2016 dengan parameter dalam tabel berikut.

Selanjutnya, UU APBN-P Tahun 2017 menambah anggaran subsidi listrik menjadi sebesar Rp45,3 triliun dengan pertimbangan peningkatan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari USD45.00 per barel ke USD48.00 per barel, penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap USD dari Rp13.300 ke Rp13.400.

Kebijakan pemberian subsidi listrik antara lain untuk seluruh pelanggan PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan penyesuaian jumlah pelanggan PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 900 VA yang berhak mendapatkan subsidi listrik berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, sebagai pelaksanaan dari kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada golongan rumah tangga miskin dan rentan.

Atas pelampauan pagu anggaran subsidi listrik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, KPA subsidi listrik hanya melakukan kajian dan evaluasi atas besaran pengaruh perubahan realisasi ICP dan nilai tukar yang dikaitkan dengan kenaikan belanja subsidi listrik yang melampaui pagu anggaran TA 2014.

Hal ini sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dalam LHP Nomor 74b/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang menyebutkan bahwa Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator Melampaui Pagu Anggaran Sebesar Rp23,20 triliun.

Sementara atas pelampauan pagu anggaran yang lain, KPA subsidi listrik belum pernah melakukan evaluasi maupun analisa apakah kelebihan realisasi subsidi atas pagu anggaran disebabkan oleh perubahan asumsi ekonomi makro atau parameter yang mempengaruhi subsidi sebagaimana disepakati dalam APBN dan/atau APBN-P, seperti susut jaringan maupun volume penyaluran. (sbc-03/okz)




Tinggalkan Balasan

error: