Search
Kamis 13 Agustus 2020
  • :
  • :

Distan Asahan Sosialisasi Kartu Tani untuk Pupuk Bersubsidi

Starberita – Kisaran, Dinas Pertanian Kab. Asahan menggelar sosialisasi Kartu Tani dalam menjamin penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian, kemarin.

Sosialisasi Kartu Tani sangat berguna bagi para petani, pasalnya tahun 2018 para petani tidak akan menerima bantuan pertanian dengan cara tunai tetapi menerima dengan cara non tunai “Kartu Tani cara mudah bagi para petani menebus pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” kata Kepala Dinas Pertanian Hajairin di Kisaran, baru-baru ini.

Lanjut Hajairin, Indonesia berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa merupakan negara maritime sangat berpotensi dibidang pertanian. Ini disebabkan karena Indonesia memiliki iklim tropis atau dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Sehingga peluang iklim tropis tersebut oleh pemerintah tidak disia-siakan, dengan cara mensejahterakan kehidupan para petani dengan memberikannya bantuan pertanian yang dibutuhkan oleh petani, ujar mantan Kaban ketahanan Pangan Asahan.

Hajairin menyebutkan bahwa pada tahun 2018 bantuan kepada para petani akan diberikan dengan melalui Kartu Tani, agar tercapainya azas enam Tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga serta pemberian layanan perbankan bagi para petani. “Sembari menambahkan bagi para petani yang ingin mendapatkan Kartu Tani membuka buku tabungan secara gratis di Himbaran (Himpunan Bank Negara) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.”

Sementara Gunawan (40) warga Kec. Meranti terkait penerapan Kartu Tani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi kepada andalas mengatakan, hal tersebut menurut dirinya belum dapat diterapkan seutuhnya didaerah terutama di Kec. Meranti. Pasalnya dalam Kartu Tani tercantum data kuota pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani pemilik kartu. Misalnya, pemilik lahan seluas 0,25 hektar hanya diizinkan pupuk subsidi jenis urea sekitar 60 kg. Lebih dari itu, harus membeli pupuk yang non subsidi.

“Yang jadi masalah, apakah data kepemilikan sawah para petani yang tercatat dalam kartu tani itu sudah valid? Kalau ternyata tidak valid, kasihan petaninya karena harus membeli pupuk non subsidi,” tandasnya. (sbc-05/drh




Tinggalkan Balasan

error: