Search
Minggu 12 Juli 2020
  • :
  • :

Banyak Masyarakat di Sumut Tak Mendapat Hak Pendidikan

Starberita – Medan, Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sejajaran Kota Medan, merayakan Hari Pendidikan Nasional 2018, dengan demontrasi di depan Kantor Gubsu, Rabu (2/5/2018).

GMNI menilai, yang masalah utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah persoalan ‘Liberalisasi Pendidikan’ baik dalam institusi pendidikan negeri ataupun swasta (dalam hal ini termasuk perguruan tinggi).

Sebagaimana hal itu disampaikan Pimpinan Aksi, Senopen Evander Sihaloho saat ditemui di sela-sela aksi. Dijelaskannya, kebijakan ini tentunya mengakibatkan masalah pendidikan yang kompleks. Sebagai bukti nyata adanya liberalisasi pendidikan adalah mahalnya uang kuliah, terjadinya praktik penjualan kursi baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, pembayaran uang SKS, penjualan ijazah dan lain-lain.

“Permasalahan utamanya, dunia pendidikan saat ini telah diliberalisasi. Artinya, pemerintah melakukan lepas tangan terhadap dunia pendidikan dengan dalil 20% APBN untuk pendidikan yang dirasa cukup. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat di Sumut ini khususnya yang tidak bisa mengenyam pendidikan,” sebut Evan.

Selain persoalan liberasisasi pendidikan, GMNI juga menyoroti soal Student Loan dan juga Sertifikasi Tenaga Pengajar. Untuk permasalahan Student Loan, terang Evan, pemerintah akan memberlakukan sistem tersebut pada tahun ajaran (I“/A) baru di 2018 mendatang.

Student loan atau kerdit mahasiswa, jelasnya, merupakan program pemberian pinjaman pendidikan bagi mahasiswa dengan bunga 2%. Hal ini dinilai tidak relevan apabila diterapkan mengingat sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan bagi para mahasiswa setelah mereka lulus dari universitas.

“Akibatnya adalah membengkaknya bunga pinjaman yang akan dibayarkan oleh setiap penerima kredit yang harus dilunasi apabila tetap tidak mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, penerima kredit dengan terpaksa akan menjadi buruh atau menjadikan harta benda yang mereka miliki sebagai jaminan hutang yang dapat berakhir pada penjualan aset pribadi, seperti tanah dan rumah,” paparnya seraya menegaskan bahwa hal tersebut dinilai dapat membuka pintu kapitalisme yang lebih masif lagi di Indonesia.

Kemudian lagi, sambung Evan, untuk program sertifikasi tenaga pendidik yang diberlakukan pemerintah baik terhadap guru ataupun dosen juga menjadi salah satu program yang kerap menjadi gunjingan publik saat ini. Hal inipun diakibatkan banyaknya fakta yang di temukan dilapangan yang menyalahgunakan program sertifikasi tersebut sebagai jalur untuk meningkatkan gaji ataupun tunjangan kinerja bagi para tenaga pengajar.

“Padahal seyogianya, sertifikasi itu digunakan sebagai jalur untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik bukan untuk meningkatkan gaji ataupun tunjangan mereka. Sebab kondisi kualitas pendidikan di sumut khususnya saat ini, masih kalah saing dengan propinsi lainnya,” ungkapnya.

Selain melakukan orasi-orasi politik, dalam demontrasi tersebut mereka juga membacakan puisi yang isi dari puisi tersebut juga mengkritik tentang kebobrokan sistem pendidikan di Indonesia saat ini.

Adapun beberapa kalimat dalam puisi yang dibacakan tersebut antara lain, ‘Hai penguasa negara tertinggi, Adakah kau memikirkan nasib penerus bangsa ini, Adakah sedikit nuranimu untuk benar-benar membangun generasi muda bangsa. Kau bantu mahasiswa dengan pinjaman pendidikan, Namun kau bebani juga para alumnus dengan lapangan kerja yang terbatas. Inikah keadilan yang kau berikan untuk generasi penerus, Inikah yang kau sebut membantu generasi penerus,’. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: