Search
Rabu 25 April 2018
  • :
  • :

Politikus PDIP & PPP Turut Dukung Pemilihan Kepala Daerah via DPR

Starberita – Jakarta, Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Salah satunya digaungkan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Politikus Golkar itu menilai korupsi yang merajalela saat ini disebabkan karena kepala daerah dipilih langsung. Sebab, biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar melalui sistem ini.

Merespons hal itu, Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya sejak 2007 silam sudah mewacanakan agar pilkada dikembalikan ke DPRD.

Sebab, sistem itu dinilai lebih baik ketimbang pilkada langsung. “Karena ditimbang dari aspek manfaat dan mudharat. Pilkada langsung mudharatnya lebih besar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Baidowi berujar, aturan pemilihan kepala daerah dalam UUD 1945 tidak ada perintah untuk dilaksanakan secara langsung. Melainkan perintahnya dilaksanakan secara demokratis.

“Maknanya tak ada larangan konstitusional pilkada dilakukan melalui DPRD,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira berpendapat sistem pemilihan langsung cenderung kebablasan dan bercorak liberal-individualistik dengan nuansa kapital yang sangat kuat.

“Demokrasi yang kita bangun melalui pilkada langsung ini sangat hight cost baik dari segi finansial maupun waktu yang harus diinvestasikan untuk ini. Belum lagi social cost akibat terjadi polarisasi sosial di akar rumput, akibat pertarungan antar paslon yang sangat kencang,” jelas Andreas.

Andreas menuturkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih baik ketimbang pemilihan langsung. Pemilihan melalui DPRD, sambung dia, tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Secara prinsip, pemilihan oleh DPRD juga merupakan demokrasi sistem perwakilan,” ucap dia. (sbc-03/okz)




Tinggalkan Balasan