Search
Senin 10 Desember 2018
  • :
  • :

Pilkada Langsung Buat Kualitas Demokrasi Turun

Starberita – Jakarta, Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Kuskridho Ambardi berpendapat, pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) atau tidak langsung dapat menurunkan kualitas demokrasi, khususnya dari sisi akuntabilitas dan daya tanggap pejabatnya.

Kuskridho mengatakan, akuntabilitas dan daya tanggap pejabat yang terpilih melalui mekanisme pilkada langsung jauh lebih baik ketimbang dipilih DPRD. Pasalnya, publik dapat menilai langsung kinerja pemimpin tersebut.

“Akuntabilitas untuk pemilihan tak langsung susah untuk dicapai. Pemilihan langsung itu jauh lebih superior ketimbang dipilih DPRD,” katanya saat berbincang dengan Okezone, Kamis (12/4/2018).

Sementara itu, sambung Kuskridho, pejabat publik yang terpilih melalui sistem pilkada tidak langsung dinilai bermasalah dalam hal daya tanggap terhadap persoalan masyarakat. Sebab, pejabat tersebut tidak memiliki hubungan emosional dengan konstituen atau pemilihnya lantaran dipilih melalui DPRD.

“Urusan responsiveness, sejauh mana kepala daerah merespons publik itu juga menurun. Karena dia (hanya) bertanggung jawab terhadap sekelompok orang yang ada di DPRD dan tidak langsung melihat apa yang dimaui publik. Jadi dua hal itu kemungkinan akan menurun (bila kepala daerah dipilih DPRD),” jelas dia.

Wacana perubahan sistem pelaksanaan pilkada menjadi tak langsung muncul dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut Mantan Ketua Komisi III DPR itu, korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Mendagri Tjahjo Kumolo pekan lalu.

Ia juga mengaku mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Sementara itu, KPK menampik ucapan Bamsoet yang mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, itu tidak benar. “Kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” ujar Febri di Gedung KPK. (sbc-03/okz)




Tinggalkan Balasan

error: