Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – 70 Ribu Ton Beras Impor Tak Penuhi Syarat
Search
Rabu 20 November 2019
  • :
  • :

70 Ribu Ton Beras Impor Tak Penuhi Syarat

Starberita – Jakarta, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan bahwa pengelolaan tata niaga impor pangan periode 2015-Semester I-2017 tidak memenuhi persyaratan. Hasil temuan ini setelah melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Perdagangan.

“Terkait dengan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat, hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan belanja dan pengelolaan tata niaga impor pangan,” ungkap Ketua BPK Moemahardi Soerja Djananegara di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Dari data penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II-2017, BPK menemukan sebanyak 70.195 ton impor beras tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku dan bernomor ganda. Lalu, impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementan.

Selain itu, impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.

Kemendag juga dinilai tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan importir. Selain itu juga ditemukan alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Temuan lainnya, persetujuan impor (PI) gula sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi dan PI kristal merah kepada PT Adikarya Gemilang sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Selanjutnya, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi serta juga PI daging sapi sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton senilai Rp737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rekomendasi Kementan.

Dengan hasil temuan ini, maka BPK menyimpulkan sistem pengendalian Intern (SPI) Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-udangan. Dengan demikian maka meminta Kemendag untuk memperbarui portal datanya.

“BPK merekomendasikan Kemendag agar mengembangkan portal Inatrade dan mengintegrasikan dengan portal milik instansi yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan data rekomendasi,” tukasnya. (sbc-03/okz)




Tinggalkan Balasan

error: