Search
Selasa 2 Juni 2020
  • :
  • :

KIS Masih Jadi Persoalan di Kota Medan

Starberita – Medan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, menyatakan pihaknya bersama Pemko Medan akan berupaya memasukkan warga Medan yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar tercover mendapatkan KIS.

“Inilah terobosan yang akan kami (DPRD dan Pemko, red) lakukan kedepannya,” kata Bahrumsyah setelah menyahuti aspirasi masyarakat dalam Reses I tahun 2018 yang dilaksanakannya di Lingkungan 26, Kelurahan Tanjug Mulia, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (31/3/2018).

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ada sekitar 200 ribu warga Kota Medan yang belum tercover. Hal ini, katanya, menjadi prioritas DPRD bersama Pemko Medan kedepan.

Sebab, katanya, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2017 diharapkan Kabupaten/Kota di Indonesia sudah mampu menuntaskan persoalan KIS ini secara universal corporate. “Inilah menjadi tugas DPRD bersama Pemko untuk menyelsaikannya,” katanya.

Terkait dengan jembatan penyeberangan di Mabar Hilir, politisi asal Dapil V ini, meminta Pemko Medan untuk menindaklanjutinya. Sebab, katanya, pihak Bina Marga memperbolehkan pemerintah daerah (Pemko Medan, red) mengambil kebijakan untuk menyelesaikannya.

“Menurut pihak Bina Marga, Pemko Medan boleh mengambil kebijakan, karena memang kewenangannya. Persoalan jembatan ini kita akomodir dan akan kita sampaikan melalui pokok pemkiran (pokir),” katanya.

Sama halnya dengan drainse di Mabar Hilir, sebut Bahrumsyah, pihaknya meminta agar Pemko Medan melakukan koordinasi dengan Pemkab Deli Serdang untuk ditindaklanjuti. “Memang drainase disana harus diperbaiki, kalau tidak akan sia-sia,” ujarnya.

Sedangkan terkait Pasar Marela, Bahrumsyah, meminta Pemko Medan melalui PD Pasar agar menyelesaikannya. “Masak ada orang punya 12 lapak dagangan dan dijual kepada orang lain. Jadi, mana janji Pemko Medan yang menyatakan 1 orang mendapatkan 1 lapak dagangan,” tanya Bahrumsyah.

Sebelumnya, Lukman, warga Marelan menyampaikan bahwa ada seseorang di Pasar Marelan memiliki 12 lapak dagangan dan dijual kepada orang lain. Sedangkan pedagang yang di Jalan Rahmad Budin tidak dipindahkan ke dalam Pasar Marelan, sehingga tetap menimbulkan kumuh dan kemacetan.

Sementara, Mariman, warga Mabar Hilir meminta agar jembatan penyeberangan di daerah itu diperlebar. Sebab, jembatan tersebut merupakan satu-satunya jalur penyeberangan yang menghubungkan Keluragan Mabar dengan Mabar Hilir.

“Jembatan itu lebarnya hanya 2,5 meter. Jadi, selalu menimbulkan kemacetan luar biasa, sehingga sangat menganggung ketentraman para pengguna jalan,” katanya.

Warga lain meminta Pemko Medan menindaklanjuti perbaikan drainase di Mabar Hilir. Sebab, hilir drainase tersebut ke wilayah Deli Serdang. “Kalau ini tidak ditindaklanjuti perbaikannya, drainase yang sudah ada akan menjadi sia-sia karena aliran ke hilir tidak jalan,” sebut warga.

Warga lainnya juga meminta agar warga di Kota Medan tercover KIS, karena masih banyak warga Kota Medan tidak mendapatkan KIS. “Kami minta agar ini ditindaklanjuti,” pinta warga. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: