Search
Sabtu 6 Juni 2020
  • :
  • :

Banyak Calon Jendral Nganggur, Begini Usulan Kapolri

Kapolri Jendral Tito Karnavian memberikan keterangan kepada media di Gedung Rupatama Mabes Polri terkait hasil gelar perkara dimana Basuki Tjahja Purnama alias Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangkadi Jakarta, Rabu (16/11). TIRTO/Andrey Gromico

Starberita – Jakarta, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajukan usulan untuk menyiasati fenomena banyak anggota polisi calon jenderal. Tito mengaku pusing, sebab banyak personil Polri tak bisa jadi jenderal akibat menganggur atau tak punya jabatan.

“Langkah yang kami lakukan adalah mengerem supaya tidak terjadi bottleneck berlebihan di sana. Dibuatlah Peraturan Kapolri (Nomor 5 tahun 2017) untuk perpanjang masa dinas dalam pangkat. Naik kompol tadinya sekian tahun, sekarang naik sekian tahun supaya enggak menumpuk di kombes,” katanya.

Tito mengatakan, fenomena ini layaknya leher botol yang tersumbat. Ia menuturkan, jumlah jenderal memang dibatasi dan tidak banyak. Sejauh ini, Tito menuturkan ada sekitar 289 jenderal polisi bintang satu, dua dan tiga.

Saat ini, kata Tito, total jenderal di Polri ada 299 orang, dan hanya 176 yang menduduki jabatan struktural. Sedangkan untuk anggota Polri yang belum mendapatkan jabatan meskipun sudah selesai sekolah sebanyak 414 orang.

“Jumlah (jenderal) bintang enggak banyak. Bintang tiga ada sembilan. Bintang dua hampir 60, Bintang satu hampir 220. Sementara jumlah Kombes yang baru keluar dan sudah selesai sekolah hampir 400-an,” ucapnya.

Cara lain yang disarankan Kapolri adalah dengan penambahan jabatan struktural di kepolisian daerah seluruh Indonesia. Dari 34 Polda, Tito mengklaim ada 19-20 Polda yang dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua alias Inspektur Jenderal.

“Sekarang ada Polda Kaltara. Kapolda dijabat jenderal bintang satu. Lalu pangkat kombes bisa menempati jabatan struktural di sana,” katanya.

Selain struktur internal, Tito mengatakan Polri juga mendapat keuntungan dengan penambahan penugasan perwira Polri di luar struktur kepolisian, misalnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Tak hanya itu. Sekarang juga Kepala BNNP dijabat jenderal bintang satu,” katanya.

Ia menambahkan, untuk jabatan fungsional akan diberikan tunjangan. Nantinya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan yang menentukan tunjangan diterima atau tidak.

“Sudah kami ajukan kepada Menpan, Menkeu supaya disetujui. Kalau sudah disetujui teman-teman jangan khawatir menganggur,” ujarnya. (sbc-03/vnc)




Tinggalkan Balasan

error: