Search
Selasa 25 September 2018
  • :
  • :

Tingkatkan Daya Responsif, DPRD Dukung Pembangunan Kota

Nanda Ramli Turun Langsung Dampingi Dinas PU Normalisasi Drainase

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan dan menyatakan eksekutif dan legislatif merupakan Pemerintah Daerah (Pemda). Artinya, antara eksekutif dan legislatif harus selaras dan bersinergi dalam penyelengaraan pembangunan di daerah melalui tupoksinya masing-masing.

Disisi lain, Pemerintah juga melahirkan PP No. 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bagi DPRD Kota Medan sendiri, PP No. 18 tahun 2017 tersebut menjadi spirit untuk terus meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan Kota Medan, dengan terus memaksimalkan 3 fungsinya sebagai Badan Legislasi, Pengawasan dan Budgeting.

“Benar, lahirnya kedua PP tersebut semakin memacu para anggota DPRD untuk berbuat yang terbaik dalam pembangunan daerah. Apalagi Walikota sudah menyatakan ‘Medan Rumah Kita’, maka mesti kitalah yang membangun rumah kita sendiri, bukan orang lain,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli, saat bincang-bincang dengan Starberita.com, beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa, Nanda, ini mengaku kedua PP itu semakin meningkatkan daya responsif para anggota DPRD dalam mendengar dan menerima berbagai keluhan masyarakat untuk diteruskan ke Pemko Medan guna dijadikan sebagai program-program pembangunan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Artinya, diluar kegiatan Reses yang menjadi agenda rutin (3 kali dalam setahun) sebagai wadah menyerap aspirasi, kami (DPRD, red) juga rutin baik di kantor maupun di rumah menerima berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik secara langsung maupun tertulis. Itu semua kami tampung dan diteruskan ke Pemko Medan guna dimasukkan menjadi program pembangunan. Itulah bentuk dukungan dalam percepatan pembangunan,” katanya.

Khusus untuk dirinya, politisi Partai Golkar ini, juga mengaku sering melakukan “aksi” ke lapangan mendampingi sekaligus melihat langsung kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyahuti keluhan masyarakat. Seperti, baru-baru ini legislator asal Dapil II ini ikut bersama Dinas PU melakukan normalisasi drainase yang menjadi pemicu banjir di Jalan Polonia, Lingkungan IV, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia.

Dalam tinjauan itu, Nanda, mengapresiasi kinerja cepat Dinas PU Medan. Dia menilai Kadis PU cepat tanggap menindaklanjuti keluhan maupun laporan dari warga sekitar.

“Alhamdulillah, begitu dilaporkan PU langsung bergerak cepat merespon keluhan itu. Bahkan, Dinas PU juga menyampaikan jika ada lagi seperti ini, langsung sampaikan. Semoga kinerja seperti ini dipertahankan terus, sehingga masyarakat benar-benar terlayani,” pesan Nanda.

Aksi yang dilakukan Dinas PU itu, sebut Nanda, setelah mendengar keluhan warga setempat yang disampaikan kepadanya. Sebab, sudah puluhan tahun warga sekitar mengalami banjir akibat drainase yang ada mengalami penyempitan.

Ketua Kosgoro 1957 Kota Medan ini juga tidak menampik masih banyak drainase-drainase lain yang kondisinya tidak jauh berbeda seperti di Medan Polonia itu. “Ini tetap menjadi skala prioritas kita (DPRD, red) untuk diselesaikan. Bahkan, baru-baru ini warga Starban juga melaporkan kondisi drainase di daerah itu. Laporan ini akan kita teruskan ke OPD terkait di Pemko Medan agar segera bias dieksekusi,” katanya.

Budgeting

Bukti persoalan drainase ini menjadi skala prioritas DPRD, sambung Nanda, terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan TA 2018 sebesar Rp5,23 triliun lebih dengan rincian pendapatan sebesar Rp5.238.966.379.116 dan belanja sebesar Rp5.451.085.765.928. Dari anggaran itu, kata Nanda, lebih besar diproyeksikan untuk perbaikan infrastruktur, baik jalan maupun drainase.

Bahkan, lanjut Nanda, fraksi-fraksi di DPRD dalam pendapat akhirnya terhadap APBD 2018 juga menekankan sekaligus meminta agar peningkatan dan perbaikan infrastruktur menjadi perhatian yang serius oleh Pemko Medan. Pembangunan/perbaikan drainase harus benar-benar menjadi prioritas, terlebih masalah per integrasian. salurannya harus jelas. Sebab masih banyak drainase-drainase belum terintegrasi.

Bak gayung bersambut, lanjut Nanda, hal ini juga sejalan dengan komitmen Walikota Medan dalam sambutannya pada pengesahan APBD 2018 beberapa waktu lalu. Saat itu, lanjut Nanda, Walikota mengatakan akan fokus terhadap pembangunan infrastruktur yang belum selesai. Sebab, banyak pekerjaan Pemko Medan dalam hal pembangunan infrastruktur yang belum selesai. “2018 tetap fokus mengenai infrastruktur. Ini harus kita beresi, karena masih banyak yang belum dikerjakan,” ungkap Walikota.

Pengaduan

Ketua Askot PSSI Kota Medan ini mengaku membuka ruang untuk segala jenis pengaduan demi kemajuan Kota Medan. “Sampai-sampai saya membuka ruangan tersendiri di rumah untuk menampung berbagai macam keluhan yang disampaikan. Bukan hanya masalah infrastruktur, persoalan-persoalan lain juga banyak, seperti masalah adminsitrasi kependudukan,” katanya.

Nanda mengaku, lebih kurang sekitar 2 tahun lamanya pihaknya telah membantu menyelesaikan sekita 6.000 administrasi kependudukan masyarakat, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Pengaduan ini bukan hanya dari masyarakat Dapil saya, dari Dapil lain juga ada. Kemarin, juga ada dari Kecamatan Helvetia dan ini tetap kita akomodir,” ujarnya.

Nanda juga mengaku, pihaknya rutin menggelar pertemuan dengan masyarakat di berbagai tempat per 2 minggu sekali. “Jadi, selain kegiatan Reses, kita juga rutin melakukan pertemuan dengan masyarakat tiap 2 pekan sekali. Ini dilakukan guna menampung berbagai keluhan masyarakat terhadap kondisi yang ada,” sebutnya.

Budaya

Terkait budaya, Nanda, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Medan agar  peduli menjaga memelihara serta mempertahankan kebudayaan asli daerah. Sebab, di era modern seperti sekarang ini, keberadaan identitas asli kebudayaan  daerah harus dipertahankan agar tidak tergerus oleh derasnya arus modernisasi zaman.

“Semua masyarakat agar peduli menjaga, memelihara serta mempertahankan kebudayaan asli daerah, mengingat banyaknya kebudayaan asli bangsa yang mulai terancam oleh derasnya arus modernisasi zaman,” ucap Nanda dalam sambutannya pada malam Seni dan Budaya Multi etnis Kota Medan beberapa waktu lalu.

Di tengah keberagaman suku, etnis dan agama, sebut Nanda, Kota Medan dapat berkembang sebagai kota multikultural yang kondusif karena semuanya dapat hidup berdampingan. Semoga………!




Tinggalkan Balasan

error: