Search
Rabu 24 Oktober 2018
  • :
  • :

Paslon Pilgubsu Diingatkan Tak Terlibat ‘Money Politic’ & SARA

Starberita – Medan, Tim pemenangan kedua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur & Wakil Gubenur Sumatera Utara nomor urut 1 Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah dan nomor urut 2 Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus diingatkan untuk tidak menunaikan Money Politic dan politisi SUARA selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung.

“Dalam Pilkada tahun ini kita harapkan kedua Paslon tidak menunaikan politik uang dan politisasi SUARA, agar tercipta Pilgubsu yang jujur sehingga masyarakat Sumut mendapatkan pemimpin yang dicintai rakyat,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut saat Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Sumut 2018 di Medan, Selasa (13/2/2018).

Tidak hanya itu, Syafrida juga mengingatkan agar Paslon untuk tidak melibatkan aparatur negara, pejabat dan TNI/Polri, serta mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar menolak politik uang dan SARA

Syafrida juga menegaskan agar tim pemenangan Paslon agar membersihkan atribut sosialisasi yang selama ini telah dipasang.

“Saya meminta kepada seluruh tim pemenangan Paslon untuk membersihkan alat peraga sosialisasi sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mencetak bahan dan alat peraga kampanye seperti yang telah diatur oleh perundang-undangan dan PKPU,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan salah seorang Pimpinan Bawaslu Sumut, Herdi Munthe yang meminta kesadaran dari seluruh Paslon dan tim pemenangan untuk mencopot bahan kampanye, seperti di media cetak dan elektronik, pohon, rumah ibadah instansi pendidikan dan lainnya.

Dijelaskan Herdi, bahwa ada tujuh kategori yang bisa mendiskualifikasi Paslon diantaranya pemasangan iklan di Media Cetak dan elektronik, menerima imbalan dana asing, menggunakan APBN atau APBD karena nantinya akan diaudit oleh akuntan publik.

“Alat peraga kampanye nantinya akan dipasang oleh KPU Sumut, kalau ada penambahan harus meminta izin dari penyelenggara serta titik dan jenis sebarannya untuk di kabupaten/kota. Dan bagi pejabat negara yang mengikuti tahapan pelaksanaan kampanye, harus cuti terlebih dahulu,” ungkapnya. (sbc-04)




Tinggalkan Balasan

error: