Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Walikota Medan & BPJS Kesehatan Teken MoU
Search
Rabu 22 Januari 2020
  • :
  • :

Walikota Medan & BPJS Kesehatan Teken MoU

Starberita – Medan, Walikota Medan, Dzulmi Eldin, bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Wilayah Medan, dr Ari Dwi Aryani, Rabu (17/1/2018) menandatangani MoU atau kesepakatan bersama tentang cakupan semesta jaminan kesehatan di Medan, yang disaksikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera dan Aceh, Budi Muhammad Arief.

Menurut Walikota, MoU yang berisikan tentang cakupan semesta jaminan kesehatan di Kota Medan ini adalah dalam rangka menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini didasari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

Diakui, BPJS makin inovatif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kembali diperluas kanal pendaftaran peserta JKN-KIS melalui telepon atau virtual service, yakni melalui layanan BPJS Kesehatan Care Center.

“Sebelumnya BPJS Kesehatan telah mengmbangkan pendaftaran melalui Dropbox di Kantor Cabang Kesehatan, Kantor Camat dan Kantor Lurah serta pendaftaran melalui Paymen Point Online Bank. Semua layanan yang diadakan BPJS Kesehatan ini hakekatnya untuk memepermudah masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS, ” kata Walikota.

Terkait isu BPJS Kesehatan tidak menangani jenis penyakit tertentu dan rumah sakit mempermainkan BPJS, kata Walikota, tidak benar. “Pihak rumah sakit dan BPJS tetap memperlakukan semua pasien harus dilayani, namun bisa saja ada oknum-oknum tertentu di RS yang menyampaikan hal ini tanpa sepengetahuan oleh pihak pengelola manajeman rumah sakit tersebut,” kata Walikota.

Karenanya, Walikota, meminta kepada pengelola rumah sakit harus jelas fakta integritas pelapor pengklaiman BPJS. “Bila si pelapor pengklaiman BPJS tidak sesuai prosedur, maka pihak pengelola manajemen rumah sakit dapat memberikan sanksi atau tindakan kepada si-pembuat pelapor pengklaiman BPJS itu,” ujarnya.

Walikota juga berharap, kepada pihak pengelola manajemen rumah sakit di Kota Medan untuk tidak meminta jaminan kepada pasien yang emergency. “Pemko Medan akan tetap melakukan pengawasan terhadap rumah sakit di Kota Medan,” katanya.

Sebelumnya, Budi Muhammad Arief, mengatakan penandatanganan MoU ini sebagai perwujudan Inpres No. 8 Tahun 2017.  Sesuai dengan Instruski Presiden perlunya kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) untuk dapat menganggarkan agaran kesehatan bagi masyarakat orang miskin atau masyarakat tidak mampu maupun masyarakat umum. “Selain itu, Kepala Daerah diminta untuk membuat regulasi yang mendukung program ini dapat dioptimalkan,” kata Budi.

Salah satu Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara, sebut Budi, hanya Kota Medan yang mampu mendorong masyakatnya masuk program BPJS Kesehatan mencapai 89%.

Dari jumlah penduduk 2,5 juta jiwa di Kota Medan, 2,23 juta telah masuk program BPJS Kesehatan. Sementara tingkat Provinsi Sumatera Utara dari jumlah pendudk 17 juta, yang masuk program BPJS Kesehatan sekitar 13,4 juta jiwa sekitar (78,8%), sedangkan tingkat nasional diperhitungkan jumlah penduduk 230 juta jiwa dan 187 juta jiwa telah memasuki program BPJS (81%).

“Kami yakin, Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang akan mampu mendorong masyarakatnya untuk masuk dalam program BPJS-KIS ini dalam cakupan mencapai 95%. Bila capaian ini terpenuhi, maka akan mendapat penghargaan langsung dari Presiden,” ucap Budi. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: