Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Panwaslih Samosir Selenggarakan Rakor Penanganan Pelanggaran Pemilu
Search
Jumat 6 Desember 2019
  • :
  • :

Panwaslih Samosir Selenggarakan Rakor Penanganan Pelanggaran Pemilu

Starberita – Pangururan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Samosir, Jumat (22/12/2017), menggelar Rapat Koordinasi dengan Stake Holder dalam rangka penanganan pelanggaran pemilihan DPR, DPD, DPRD dan pemilihan presiden dan wakil presiden, di Desa Rianiate.

Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Masyarakat, Mangihut Sinaga menyampaikan, tujuan pelaksanaan Rakor ini guna menyesuaikan persepsi demi suksesnya pemilu 2019. “Negara memberikan otoritas terhadap tiga lembaga untuk menangani pemilu yaitu, KPU, Bawaslu dan DKP.,”

Dia mengatakan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui pemilu, rakyat berkewajiban untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan presiden dan wakil presiden.

“Peranan pemerintah daerah dalam pemilu wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan. Seperti penugasan personel pada lembaga penyelenggara pemilu, penyediaan sarana ruangan, pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan pemiku dan kegiatan lain kebutuhan pelaksanaan pemilu.” ujarnya.

Dia memaparkan, potensi yang selalu muncul saat hajatan politik mengenai daftar pemilih. Pemda akan terus berupaya untuk memperbaiki. “Seluruh warga negara memberi tanggungjawab untuk suksesnya pemilu, pasca reformasi tuntutan masyarakat dapat dilaksanakan pemilu yang jujur, adil dan tidak dapat diintervensi.”

Peserta yang hadir pada Rakor ini, lanjutnya, memiliki peran strategis untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan moralitas. Melihat fakta , kita patut merenung bagaimana mencerdaskan masyarakat supaya menghindari calon pemimpin yang melakukan cara-cara pragmatis agar dia terpilih.

” Memang merubah karakter itu harus perlahan agar masyarakat memiliki kecerdasan politik dalam memilih pemimpin, jika pemimpin yang terpilih dari cara pragmatis, maka dapat dipastikan kepedulian terhadap konstituen,” sebutnya.

Sementara Komisioner Panwaslih Samosir, Rianto Nainggolan mengatakan, pencegahan pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah dini teehadap potensi pelanggaran yang menggangu integritas proses dan hasil pemilu.

Rianto menjelaskan, pelanggaran administrasi meliputi tata cara, prosedir dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelengaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan.

“Siapa yang berhak melaporkan? Yakni warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. Pemantauan pemilihan gubernur, bupati/walikota ( wajib terakerditasi/terfaftar di KPU Prov/Kab/Kota) dan peserta pemilihan gubernur, bupati/walikota,” katanya, seraya menambahkan seluruh laporan tersebut harus dibarengi bukti awal dugaan pelanggaran. “Yakni, berupa keterangan, surat atau dokumen, foto dan/atau video, dokumen elektronik dan atau alat peraga kampanye.” (sbc/05/drh)




Tinggalkan Balasan

error: