Search
Rabu 13 Desember 2017
  • :
  • :

RAPBD Kota Medan 2018 Defisit Rp212 M

Starberita – Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama Pemerintah Kota Medan telah menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2018.

Dalam KUA-PPAS RAPBD 2018 yang ditandatangani itu, belanja daerah diproyeksikan Rp5,4 triliun lebih, sedangkan pendapatan diproyeksikan Rp5,2 triliun lebih. Dari kalkulasi itu, RAPBD Kota Medan TA 2018 mengalami defisit sebesar Rp212 miliar lebih.

“Proyeksi anggaran itu-kan secara menyeluruh dari Januari sampai Desember 2018. Nanti, pada perubahan akan terlihat mana yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga bisa dialihkan ke program lain,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan, Godfried Efendi Lubis, kepada wartawan, Rabu (6/12/2017) menjawab perihal skenario pembahasan KUA-PPAS 2018 bersama TAPD, dimana ada penandaaan khusus pada program yang belum pasti bisa terserap secara keseluruhan.

Proram itu, kata Godfried, jika belum dilengkapi Detail Engineering Design (DED) atau gambar kerja atau dana pembebasan lahan yang kerap tidak bisa terserap keseluruhan karena terkendala proses.

“Nanti di perubahan (P-APBD) akan terlihat mana yang belum bisa dikerjakan. Jadi, bisa dialihkan ke program lain yang sudah direncanakan dalam APBD,” katanya.

Pada pembahasan, TAPD Kota Medan mengatakan defisit anggaran karena berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Menurut TAPD, pengurangan DAK karena greet keuangan Pemko Medan yang naik. “Katanya DAK berkurang karena greet pendapatan Medan naik. Tapi kita lihat, apakah karena itu atau karena ketidakmampuan Pemko Medan menyerap anggaran,” katanya.

Kemudian, sebut Godfried, adanya pengurangan dana bagi hasil pajak dari provinsi. Diberitakan sebelumnya, DBH tahun 2018 diproyeksikan Rp780 miliar, berkurang Rp375 miliar dari proyeksi tahun 2017 Rp1,155 triliun. “Iya, selain DAK, DBH juga berkurang,” katanya.

Pajak Online
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pada pembahasan KUA-PPAS turut dibahas mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banggar mendesak agar pengutipan pajak secara jaringan (online) yang terhubung dengan bagian keuangan Pemko Medan. “Pengutipan pajak online ini juga sudah kita tegaskan, agar dilaksanakan tahun 2018,” katanya.

Sistem pajak online ini, mengurangi poensi kebocoran pajak. Sistem ini, setiap transaksi terhitung langsung ke Pemko Medan, sehingga diketahui berapa pajak yang dihasilkan Pemko setiap waktu. Selama ini, sistem penghitungan pajak dengan cara pengawasan atau penghitungan manual, yang sangat berpotensi tidak dilaporkan secara ril.

Menurutnya, Pemko Medan akan memberlakukan sistempenghitungan pajak secara onlien. Namun, masih sekitar 10% daripotensi pajak yang dikelola Pemko Medan.

Penghitungan pajak secara online itu akan diterapkan pada rumah makan atau restoranyang sudah memiliki manajemen baik dan menggunakan teknologi. Juga kepada usaha ritel yang suda menggunakan manajemen jaringan. “Sekenario pajak online itu, diprioritaskan rumah makan dan usaha ritel yang sudah baik manajemenya,” katanya. (sbc-02)

 

 




Tinggalkan Balasan