Search
Rabu 13 Desember 2017
  • :
  • :

SKPD Pemprovsu Diminta Pertahankan Mutu Pelayanan Publik

Starberita – Jakarta, Gubsu, Tengku Erry Nuradi menginstruksikan kepada seluruh jajaran SKPD yang dalam tupoksi memberikan Pelayanan Publik untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Sumut. Ia juga meminta seluruh SKPD yang memberikan pelayanan publik dalam jajarannya harus masuk zona hijau.

Hal tersebut disampaikan setelah Ombudsman Republik Indonesia memberi penghargaan pelayanan publik bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penghargaan dengan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, diberikan oleh Anggota Ombudsman RI, Laode Ida kepada Wagubsu, Nurhajizah Marpaung di Jakarta, kemarin.

“Ini berkat usaha dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumut, kita berharap agar Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi ini dapat terus dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan menjadi yg terbaik, krn mempertahankan lebih sulit daripada memperolehnya,” ujar Erry.

Dari 22 Pemerintah Provinsi yang dinilai, hanya enam yang meraih zona hijau, yaitu Pemprovsu, Pemprov NTB, Pemprov Sulsel, Pemprov NTT, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Jabar. Dari hasil survei terhadap 12 SKPD dengan 36 produk layanan yang diberikan, Pemprovau meraih nilai 86.06 atau termasuk zona hijau. Selain Pemprovsu, Pemkab Deliserdang juga berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi.

“Ke depan, saya minta kepada Seluruh SKPD untuk membuat Sarana Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan (Indeks Kepuasan Masyarakat). Sehingga bisa kita jadikan bahan evaluasi untuk terus memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan ORI Sumut, Abyadi Siregar turut menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemprovsu. “Tahun 2017 ini akhirnya Pemprov Sumut berhasil menaikkan peringkat pelayanan publiknya ke zona hijau,” kata Abyadi.

Ditambahkan Abyadi, dalam empat tahun terakhir sejak 2014, Pemprov Sumut hanya bertahan di zona merah dan kuning. “Tahun 2015 dan 2016 Pemprovsu masuk zona kuning, namun pada tahun 2017 ini akirnya bisa meraih zona hijau. Predikat zona hijau ini tentu tidak terlepas dari peran dan komitmen gubernur, karenanaya saya harap komitmen itu diperkuat sehingga semua SKPD bisa dibenahi” bebernya.

Abyadi berharap prestasi tersebut bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang. “Bila tahun ini 12 SKPD yang disurvei, maka tahun depan Pemprov Sumut dapat terus memperbaiki layanan di seluruh SKPD terutama SKPD yang masih belum masuk zona hijau,” harapnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, sejak 2013 ORI melaksanakana penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kewajiban penyelenggaraan negara agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Hasil penilaian diklasifikasikan menggunakan traffic light system yakni zona merah, zona kuning dan zona hijau. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan