Search
Sabtu 15 Desember 2018
  • :
  • :

Walikota Medan Diminta Selesaikan Sengketa Tanah Jalan Tol Medan – Binjai Tempo Seminggu

Starberita – Medan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR), Sofyan Djalil meminta Walikota Medan, Dzulmi Eldin agar menemui masyarakat yang berada di sekitar lokasi jalan tol Medan Binjai, yaitu Tanjung mulia Medan (seksi satu).

“Kita sudah putuskan, besok (Senin-red) tanggal 27 November 2017, bicara kepada masyarakat hasil keputusan rapat. Keputusannya masyarakat akan memperoleh 70% dan pemilik sertifikat tanah peroleh 30% dari ganti rugi yang akan dibayarkan,” ujar Sofyan Djalil dalam rapat percepatan pembangunan proyek strategis Nasional di Sumatera Utara, yaitu Penyelesaian Sengketa Tanah Jalan Tol Medan – Binjai seksi satu Tanjung Mulia di Medan, kemarin.

Rapat tersebut dihadiri Menteri BUMN RI, Rini Soemarno, Gubsu, Tengku Erry Nuradi, Kajatisu, perwakilan Kapoldasu, tim percepatan pembangunan Jalan Tol Medan Binjai, Binsar Situmorang, Kanwil BPN Sumut, dan pihak terkait pembangunan jalan tol di Sumut.

Sofyan Djalil juga mengharapkan dalam waktu seminggu, walikota Medan sudah mendapatkan jawaban dari masyarakat maupun pemilik sertifikat.

“Minggu depan (Senin, 4 Desember 2017) kita akan putuskan hubungan hukum. Siapa yang tidak setuju silahkan ke pengadilan. Gak boleh Negara ini di sandera oleh alasan apapun,” tegas Sofyan Djalil.

Menteri BUMN, Rini Soemarno sependapat dengan Sofyan Djalil. Dikatakannya, persoalan ini sudah terlalu lama, oleh karenanya ia juga meminta agar Walikota Medan dapat meyakinkan kepada pihak yang bersengketa setuju bahwa masyarakat yang memperoleh 70% dan pemilik sertifikat tanah memperoleh 30%.

“Bagi yang tidak setuju, nantinya akan diselesaikan dengan konsinyasi,” ujar Rini.

Gubsu, Tengku Erry pada kesempatan itu menyebutkan, keputusan yang diambil pada rapat penyelesaian sengketa tanah jalan tol Medan – Binjai seksi satu Tanjung mulia adalah keputusan yang terbaik. 70% untuk masyarakat dan 30% untuk pemegang sertifikat tanah.

“Keputusan ini jalan yang terbaik dan lebih berpihak kepada masyarakat banyak. Mudahan-mudahan permasalahan lebih cepat selesai dan segera dinikmati masyarakat,” ujar Erry.

Sebelumnya, Tim Koordinasi Percepatan proyek proyek strategis Nasional Binsar Situmorang melaporkan bahwa pembagunan jalan tol Meda binjai masih terkendala dengan permasalahan tanah pada seksi satu yaitu Tanjung Mulia hilir dengan panjang kurang lebih 1,8 kilometer dengan luas kurang lebih lebih 28 hektar.

Pada tanah tersebut, lanjutnya, terdapat 378 KK diatas 5 pemilik sertifikat yang masih terus bersengketa. Menurut undang-undang bahwa, diatas tanah yang bersengketa penyelesaiannya dengan cara konsinyasi.

Namun dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah masyarakat yang ada di di lahan tersebut dan dampak sosial yang akan terjadi, maka penyelesainnya dengan cara mediasi dengan kedua belah pihak yang bersengketa bagi masyarakat.

Oleh karenanya, dari hasil mediasi yang telah dilakukan ada beberapa opsi yakni 60% diberi ganti rugi atas nilai lahan bagi pihak yang menguasai lahan (masyarakat) dan 40% untuk pemilik sertifikat tanah. Kedua, 70% untuk masyarakat, 30% untuk pemilik sertifikat. Lalu yang ketiga, 75% untuk masyarakat, dan 25% untuk pemilik sertifikat.

“Mohon diputuskan opsi apa yang akan diambil untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut,” sebut Binsar. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: