Search
Senin 30 Maret 2020
  • :
  • :

Legislator Dorong Percepatan Pembentukan BNN Kota Medan

Starberita – Medan, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Hendrik Halomoan Sitompul, mendorong percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Medan. Pasalnya, hal itu sangat penting guna memaksimalkan  pengawasan peredaran narkotika di Kota Medan yang akhir akhir ini sangat meresahkan.

“Pemko Medan dan BNNP Sumut segera membentuk BNN Kota Medan sebagai perpanjangan tangan upaya meminimalisir peredaran narkotika di Kota Medan. Kita prihatin meningkatnya tindak kejahatan di Kota Medan, karena dampak bebasnya komsumsi narkoba. Dimana-mana marak rampok dan begal, terbukti pelaku sebagai pecandu narkoba,” ujar Hendrik Sitompul kepada wartawan di Medan, Senin (13/11/2017).

Bendahara Fraksi Partai Demokrat itu mengaku, dirinya telah berkunjung ke kantor BNNP Sumut, pekan lalu. “Saat berkunjung, saya diterima Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto. Saat itu, saya meminta supaya BNN Kota Medan segera dibentuk,” katanya.

Permintaan itu,s ebut Hendrik, cukup beralasan karena pengawasan peredaran narkotika di Medan masih minim. Terbukti tindak kejahatan pengaruh narkotik sangat tinggi.

Hendrik juga menyampaikan keluhan masyarakat Medan yang diserap lewat Reses, yakni maraknya peredaran narkoba dan bebas dikomsumsi semua kalangan, sehingga meresahkan masyarakat.

“Tentu aspirasi warga harus kita tindaklanjuti. Masyarakat Medan ketakutan ke luar malam karena aksi begal marak dimana-mana,” sebut alumni PPRA 52 Lemhannas RI ini.

Menurut Hendrik, jika BNN Kota Medan sudah dibentuk dapat mempermudah pengawasan dan kordinasi dengan Pemko Medan. Tentu BNN akan menambah personilnya  yang nantinya kita harapkan dapat bekerjasama dengan Pemko Medan melalui aparatnya mulai tingkat Camat hingga Kepling. “Kita (DPRD Medan, red) bersedia dilibatkan dan siap memfasilitasi upaya penanganan memberantas narkotika,” tegas Hendrik.

Ditambahkan, kepada semua lapisan dan elemen masyarakat supaya bersama sama mengkampanyekan gerakan anti narkoba. “Tentu langkah itu akan membantu pihak Kepolisian memberantas narkotika, ” seru Hendrik.

Dikatakan, langkah Hendrik, mendorong pembentukan BNN Kota Medan juga amanah Pergub Sumut No 30 Tahun 2016 tentang Satgas pemberantasan, pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumut. Maka dalam hal itu, daerah dan kota wajib menjalankan Pergub dan upaya pemberantasan narkotika yang maksimal dan melalui jalur hukum.

Untuk itu,  Hendrik, meminta Walikota Medan dan BNNP Sumut supaya respon dan serius pembentukan BNN Kota Medan. Dalam hal ini Hendrik siap menemui Kemenpan supaya segera mengeluarkan permen pembentukan organisasi BNN Kota Medan paling lama akhir tahun 2017.

Razia Setiap Hari

Disisi lain, Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sumut ini  juga meminta sekaligus mengimbau Polrestabes Medan dan BNNP Sumut  supaya rutin  menggelar razia, mengingat maraknya peredaran  narkoba di Kota Medan yang sudah memasuki zona merah. “Razia itu dapat dilakukan di daerah-daerah rawan mulai dari  lokasi hiburan, perkampungan, sekolah, kampus dan instansi pemerintah,” ujarnya.
Terkait upaya pemberantasan,  Hendrik, juga mengajak BNNP Sumut untuk merutinkan pemeriksaan atau test urin di sejumlah instansi pemerintahan maupun swasta, sekolah, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

“Kami (DPRD Medan, red) beserta staf siap mengikuti test urine. Kami mendorong pada pihak instansi berwenang segera melakukan tes urin di lembaga ini. DPRD Medanmerupakan lembaga terhormat  yang harus bebabas narkoba. Karenanya anggotanya dan staf maupun pihak terkait  yang rutin di gedung dewan  harus terlebih dahulu mengikuti test urine,” paparnya. (rel/sbc-02)

 

 




Tinggalkan Balasan

error: