Search
Selasa 14 Juli 2020
  • :
  • :

BPKAD Langkat Peringatkan Kades Jangan Lalai Urus Syarat Dana Desa

Starberita – Stabat, Kepala BPKAD Langkat, M. Iskandarsyah menekankan pentingnya pemahaman Kepala Desa agar penyaluran Dana Desa berjalan baik. Demikian disampaikan Iskandar dalam Focus Group Discussion (FGD) di Stabat.

Menurutnya FGD dapat mencerdaskan para kepala desa, sehingga apa yang dikhawatirkan tidaklah terjadi, seperti salah dan terlambat dalam pelaporan, tidak tepat sasaran, tidak transparan dan lain- lain.

“ Ya, dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017, dimana diantaranya mengatur ketentuan tentang mekanisme penyaluran Dana Desa yang meliputi tahapan penyaluran, syarat-syarat penyaluran, jadwal dan batas akhir penyampaian laporan serta ketentuan mengenai sanksi akibat keterlibatan dalam menyampaikan laporan,” ujarnya di Stabat, kemarin.

Dia memperingatkan, jangan sampai Pemerintah tidak lagi menyalurkan Dana Desa atau jangan sampai penyaluran Dana Desa itu terhambat akibat kelalaian para kepala desa yang tidak memenuhi syarat- syarat penyalurannya.

“ Yang tidak kalah pentingnya, laporan penyerapan Dana Desa merupakan laporan kolektif Kabupaten Langkat, sehingga kelalaian dari sebahagian kepala desa dapat mengganggu terpenuhnya laporan secara keseluruhan, walaupun banyak kepala desa yang telah mentaati ketentuan dan memenuhi persyaratan penyalurannya. Jadi, bisa saja karena ada beberapa desa yang belum memenuhi ketentuan, maka laporan Dana Desa tidak dapat disampaikan ke KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara penyalur Dana Desa,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Kepala Desa juga harus mempedomani Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam melaksanakan program dan kegiatan di desanya masing- masing. Hal ini penting, karena dengan terbitnya peraturan tersebut, pelaporan Dana Desa harus diunggah ke dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), dimana dalam proses input data laporan konsilidasi telah ditentukan bahwa menu kegiatan yang dapat dilaporkan pada aplikasi tersebut harus disesuaikan dengan Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tersebut. (sbc-05/drh)




Tinggalkan Balasan

error: