Search
Minggu 19 November 2017
  • :
  • :

Kembali Terapkan Sistem Barrier Gate, Ini Kata Kabiro Umum

altStarberita – Medan, Terkait penerapan sistem Barrier Gate (pengamanan pintu) yang mulai kembali diterapkan oleh Biro Umum, Kabiro Umum Setdaprovsu, Faisal Hasrimi mengatakan bahwa penerapan Barrier Gate itu tujuannya adalah untuk menghindari pertemuan antara orang yang berurusan dengan yang melayani urusan agar tidak terjadi transaksional.

“Maka saya bilang tadi, konsep kedepan, jika ada Kabupaten/Kota yang berurusan dengan Pemprovsu dia tidak perlu lagi naik ke atas, cukup bertemu di ruang audiensi. Dan yang dari atas itu nanti yang kita suruh turun kebawah. Sehingga orang-orang yang berurusan ke atas nantinya hanya orang-orang yang beraudiensi dengan Gubernur, Wakil Gubernur, ataupun Sekda dan sudah terjadwalkan,” ucapnya di Medan, kemarin.

Kemudian dikatakan padanya pasca penerapan kembali sistem Barrier Gate, banyak PNS dari Kabupaten/Kota yang datang ke Kantor Gubsu dan tidak dapat masuk ke dalam dikarenakan pintu masuk tidak bisa terbuka lagi secara otomatis kecuali di bukakan oleh petugas ULA yang berjaga.

Menjawab hal itu, Faisal mengatakan bahwa yang dapat keluar/masuk dengan bebas adalah hanya para PNS yang bekerja di Kantor Gubsu saja. Dimana mereka tinggal menscan kartu yang sudah disiapkan dan diberikan kepada PNS yang bekerja di Kantor Gubernur ini.

Namun demikian, Faisal pun mengakui bahwa sistem yang di terapkan tersebut masih berproses dan perlu evaluasi-evaluasi untuk pembenahan yang lebih baik lagi.

“Ya inikan masih berproseslah, namanya kita kan masih menata dari yang biasanya sudah sekian puluh tahun berjalan tiba-tiba terjadi perubahan, tentu itukan butuh proses. Dan ini juga kan belum sempurna seutuhnya, kita akui itu,” sebut Faisal.

Lebih jauh dikatakannya, dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian bahwa Pemprovsu adalah salah satu Provinsi yang sudah menerapkan sistem ULA. Bahkan, katanya, ada edaran dari Mendagri agar Kabupaten/Kota juga dapat menerapkan sistem ULA seperti yang diterapkan Pemprovsu.

“Tujuannya cuma satu juga, yakni untuk menghindari Pungli. Karena selama inikan jika terjadi pertemuan antara yang punya urusan dengan yang berurusan, sering terjadi transaksional atau pun negosiasi. Nah hal inilah yang ingin kita putuskan mata rantainya melalui sistem ULA yang kita terapkan,” jelas Faisal.

Ia pun mencontohkan, misalnya ada urusan cuti kepala daerah Kabupaten/Kota, maka datanglah orang Kabupaten/Kota kemari. Maka yang menerima berkas tersebut adalah ULA, dan itu sudah SOP-nya disitu berapa hari.

Kemudian berkas itu diteruskan ke Biro Otda untuk di proses, setelah selesai di proses Biro Otda kemudian diserahkan kembali ke ULA, dan kita berikan kembali ke pihak Kabupaten/Kota bersangkutan. Sehingga tidak ketemu antara Biro Otda dengan pihak Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berurusan).

“Dan sistem ini sudah semi online, artinya masih ada beberapa aplikasi yang harus di sempurnakan sebelum semuanya dapat dijalankan secara online. Adapun sistem ULA yang sudah berjalan online antara lain, disposisi berkas, kemudian registrasi penduduk. Artinya KTP pengunjung (tamu) yang dating tinggal kita scan aja maka langsung ketahuan datanya, dan kita juga gak perlu repot-repot mengetik data tamu itu. Dan inipun sekaligus dapat membantu capil untuk mengetahui apakah KTP itu palsu atau tidak. Sebab jika KTP-nya palsu, otomatis sistem scan itu tidak dapat membaca KTP itu,” terangnya. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan