Search
Selasa 14 Juli 2020
  • :
  • :

Anggota DPRD Madina Kunker ke Bombana

Starberita – Panyabungan, Guna untuk membahas program satu perawat satu desa, Komisi IV DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Senin (14/8/2017), gelar kunjungan kerja ke Kabupaten Bombana, Provinsi Suwalesi Tenggara.

Rombongan Komisi IV DPRD Madina yang lakusanakan kunker yakni Hatta Usman Rangkuti, Erwin Efendi Lubis, Irfan Sukri Tanjung, H Amiruddin, Dra Hj Melati Nur di sambut 9 Anggota DPRD Bombana, Ketua DPW PPNI Sulawesi Tenggara, serta Kepala Bapeda, Kadis Kesehatan Bombana, dan Kepala Badan PMD Bombana di Aula Kantor DPRD Bombana.

Ketua Komisi IV DPRD Madina, Hatta Usman Rangkuti mengatakan, tujuan kunker untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bombana. “Kita sangat tertarik dengan program mereka terkait satu perawat satu desa yang di gagas oleh PPNI Sulawesi Tenggara,” katanya. “Dan, dalam melaksanakan program tersebut, Kabupaten Bombana mengagasnya dari Anggaran Dana Desa”

Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga Anggota DPRD Bombana penggagas Satu perawat satu Desa, Heryanto memaparkan tujuan dan manfaat satu perawat satu desa untuk mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan/keperawatan dasar di Pedesaan. Sehingga menciptakan masyarakat pedesaan yang sehat.

Banyak yang bertanya Bidan PTT selama ini sudah ada, memang sudah ada tapi tupoksi Bidan PTT dengan perawat berbeda, Bidan PTT ibu hamil sampai melahirkan itu mereka tangani, sementara Perawat juga ada tupoksinya” tegasnya

Sedangkan untuk Dasar Hukumnya yaitu UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 63 ayat (4). UU RI No 38 Tahun 2014 tentang keperawatan pasal 28. Untuk peran Pemerintah tertuang pada UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 206. Serta ketentuan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” terangnya

Menanggapi pemaparan Ketua DPW PPNI Sulawesi Tenggara, Ketua Komisi IV menyampaikan, akan mempelajari terlebih dahulu.

“Selama ini kita mengira penggajian perawat dari Dana Desa (DD), ternyata dari Anggaran Dana Desa (ADD). Kalau dari Anggaran Dana Desa nya, yang notabene dari APBD, kurasa melihat banyaknya Desa di Kabupaten Mandailing natal hal harus perlu kajian yang mendalam,” ujarnya.

“Kita harus lihat ketersedian anggaran APBD Madina, kalau tidak mencukupi harus kita kaji ulang. Memang program ini sangat bagus untuk membuat masyarakat Madina sehat,” katanya menambahkan. (sbc-05/drh)




Tinggalkan Balasan

error: