Search
Sabtu 19 Agustus 2017
  • :
  • :

Legislator: Transportasi Online Belum Kantongi Izin

Starberita – Medan, Legislator Sumatera Utara, Brilian Moktar mengkritik operasional transportasi online yang belum mengantongi izin resmi dari pihak Kemenhub atau pun Dishub setempat.

“Jika kita lihat, transportasi online ini beroperasi di Sumut bukan baru, tapi sudah hampir setahun bahkan mungkin lebih. Tetapi masalahnya disini adalah, mereka itu tidak punya izin dari Kementrian Perhubungan untuk operasi pengangkutan. Pak Walikota dan Kadishub juga sudah tau hal ini,” ujar Brilian Moktar selaku anggota Komisi A DPRD Sumut, Rabu (9/8/2017).

Lebih jauh dikatakannya, dari awal dirinya sudah mengingatkan pihak Pemerintahan Kota (Pemkot) Medan bahwa kehadiran transportasi online tersebut akan mengganggu keberadaan strategis transportasi yang sudah ada di Kota Medan. Akan tetapi, Pemkot Medan melakukan pembiaran akan hal tersebut.

Bahkan, katanya, Komisi A juga sudah langsung bertemu dengan Menkominfo RI, dan Menkominfo mengatakan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan izin domain untuk penggunaan aplikasinya saja bukan izin transportasi pengangkutan.

“Untuk izinnya, tidak ada bukti-bukti bahwa tranportasi online ini melanggar izin domain. Karena yang mereka langgar itu izin di Kementrian perhubungan, makanya di Kementrian Perhubungan. Tetapi, Walikota juga tak melakukan action untuk hal ini,” papar Brilian.

Atas kejadian tersebut, Brilian pun prihatin dengan keberadaan tukang becak, taksi, serta transportasi umum lainnya. Karena pada dasarnya, jelasnya, transportasi pengangkutan umum selalu di tuntut untuk membayar pajak. Karena menurutnya, hal ini sama artinya dengan keberadaan tranportasi online itu melegalkan keberadaan taksi liar yang ada.

“Saya gak tau apakah keberadaan taksi liar yang ada di seputaran Lapangan Merdeka itu otomatis menjadi anggota mereka (transportasi online) atau tidak. Nah, tapi ini sudah dikasi batas waktu, dan yang saya dengar juga sudah ditangkap-tangkapin mereka itu. Kalau tidak salah ada 8 yang sudah ditangkap. Ini kesalahan besar, kenapa yang ditangkap mobilnya. Seharusnya kantornya yang ditangkap, orang-orang dikantornya, direksinya yang ditangkap. Sebab mereka beroperasi tapi dengan tidak mengantongi izin dari Kementrian Perhubungan. Dan sampai hari ini, beberapa orang yang ditangkap itu, baik supir gojek, grab, maupun uber, itu karena perusahaan tidak pernah memberitahu mereka agar untuk tidak beroperasi dahulu,” terang Brilian.

Brilian mengatakan bahwa ia menilai Permerintah Kota Medan ‘bencong’ apa ‘sakit’ atau ‘takut’ terhadap perusahaan transportasi online. Karena menurutnya, untuk menertibkan keberadaan transportasi online sangat mudah.

“Kan gak mungkin mereka berani beroperasi tanpa melapor terlebih dahulu,” ucapnya.

Kemudian dikatakan padanya soal pemasangan stiker yang dilakukan Dishub Sumut sebagai bukti legalitas keberadaan transportasi online, Brilian mengatakan jika benar Dishub memberi stiker itu, maka hal itu harus benar-benar ditelusur. Sebab dirinya gak yakin yang ditempel stiker itu sudah 100% menurut Permenhub.

“Kenapa, karena pemerintah itu terkadang suka melegalkan yang tidak legal. Disanalah ada ‘perselingkuhan’, makanya kita akan cek, benar gak itu. Dan ini DPRD Medan yang berhak mengecek ini,” beber Brilian.

Kendati demikian, Brilian mengatakan bahwa saat ini kita memang butuh peremajaan. Aplikasi tersebut merupakan salah satu bentuknya. “Karena apa, saya sudah katakan di UU lalu lintas No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyatakan ‘untuk kesejahteraan rakyat dan dalam rangka peningkatan teknologi’. Dan aplikasi itu bagian dari teknologi, dan saya sudah merasakan enaknya aplikasi itu. Saya tinggal telpon, mereka sudah bisa menjemput kita dimana saja,” kata Brilian.

Oleh karenanya, Brilian meminta kepada seluruh pihak Pemko/Pemkab yang ada di Sumut melalui Kadishub masing-masing daerah dan juga DPRD Kota/Kabupaten untuk segera menyikapi permasalahan ini dengan serius. Sebab menurutnya masalah ini bisa jadi bom waktu dan dapat menimbulkan masalah baru lainnya.

“Pemerintah Kota Medan sudah kecolongan dalam hal ini. Dan kemaren saya ke Siantar, sudah ada juga GoJek disana. Untuk itu saya minta semua Pemda se-Sumut, terutama daerah-daerah pariwisata tolong sikapi hal ini. Jangan seperti Kota Medan yang kecolongan atas kehadiran tranportasi berbasis online ini,” tegas Brilian. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan