Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Mendagri: Kdh Harus Pahami Area Rawan Korupsi Setiap Mengambil Kebijakan
Search
Kamis 21 November 2019
  • :
  • :

Mendagri: Kdh Harus Pahami Area Rawan Korupsi Setiap Mengambil Kebijakan

Starberita – Malang, Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo, mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, termasuk Walikota di Indonesia harus memahami area rawan korupsi dalam setiap mengambil keputusan maupun kebijakan, seperti penyusunan anggaran pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), pengadaan barang dan jasa, hibah, bantuan sosial (Bansos) serta belanja perjalanan dinas, agar kedepannya tidak kesandung hukum.

“Ini merupakan area rawan korupsi. Jadi, cermatilah dulu sebelum mengambil kebijakan maupun keputusan. Selain itu, keputusan yang diambil harus sesuai dengan peraturan maupun ketentuan hukum yang berlaku,” pesan Mendagri ketika membuka Rakernas XII APEKSI di Malang, Jawa Timur, Rabu (19/7/2017).

Selain itu, pesan Mendagri, dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan itu, Walikota juga harus berkoordinasi dan melibatkan  seluruh unsur  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. “Jika hal itu dilakukan, kebijakan yang diambil tidak akan ada masalah kedepannya,” katanya.

Selama dua tahun menjabat Mendagri, ungkap Tjahjo, ada sekitar 3.300 Peraturan Daerah yang dibatalkan, karena bermasalah dan terbukti tidak melibatkan unsur Forkopimda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam penerbitannya.

Terkait dengan masalah hukum, Tjahjo, mengatakan selalu bersikap tegas. Diakuinya, ada sekitar 92 pejabat di Kemendagri yang diberhentikan karena kesandung masalah hukum. “Sikap tegas itu harus diambil, melihat masalah korupsi ini dari tahun ketahun terus meningkat. Dari tahun 2005-2015, sekitar 40 Walikota dan 20 Wakil Walikota di Indonesia yang tersangkut masalah korupsi,” ungkapnya.

Disisi lain, Mendagri, juga mengajak para Walikota agar mencermati masalah radikalisme dan terorisme di wilayahnya masing- masing. “Urusan radikalisme dan terorisme bukan hanya tanggungjawab Polri dan TNI, tetapi juga tanggungjawab kita bersama untuk mengatasinya,” ujarnya.

Tidak kalah penting lagi, jelasMendagri, seluruh kepala daerah, termasuk Walikota harus mewaspadai dan peduli ikut membantu pemberantasan narkoba. Sebab, peredaran narkoba saat ini sudah dalam tahap mengkhawatirkan. “Bayangkan saja, saat ini setiap hari sekitar 68 orang meninggal akibat narkoba,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Airin Rachmi Diany, melaporkan selama kurun waktu lebih 10 tahun terakhir ini, para Apratur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan lainnya sepertiGubernur, anggota DPRD, Bupati dan Walikota masih diselimuti rasa ketakutan, karena khawatir akan dikriminalisasikan maupun melakukan kesalahan administrasi yang akhirnya dipidanakan.

Berangkat dari dari itulah, jelasAirin, APEKSI sebagai organisasi strategis menginisiasi Rakernas XII APEKSI 2017 mengangkat tema yang menyangkut implementasi perlindungan hukum bagi para pejabat daerah.

“Tema ini dinilai penting untuk dingkat karena para peserta rakernas  yang merupakan Walikota dan kepala organisasi perangkat daerah tingkat kota akan memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tata laksana perlindungan hukum untuk pemerintahan daerah yang terintegrasi dan memperoleh kebijakan tentang tata laksanakerjasama pemerintah dan badan usaha serta aspek perlindungan lainnya,” jelas Airin. (sbc-02)




Tinggalkan Balasan

error: