Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – KPK: Walikota Tak Perlu Takut Jalankan Tugas
Search
Senin 18 November 2019
  • :
  • :

KPK: Walikota Tak Perlu Takut Jalankan Tugas

Starberita – Malang, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, mengingatkan seluruh Walikota agar tidak perlu galau maupun takut dalam menjalankan tugasnya, selagi tidak mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi, keluarga dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara.

“Jika unsur itu tidak dilanggar, saya pastikan tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi,” tegas Basariah Panjaitan pada pembukaan Rakernas XII APEKSI di Malang, Jawa Timur, Rabu (19/7/2017).

Kendati demikian, kata Basariah, Walikota dalam menjalankan tugasnya juga harus tertib administrasi dan tidak bertentangan dengan segi perdata maupun pidana.

“Jadi, tak perlu galau dan takut. Bekerjalah dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pesan Basariah.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo, mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, termasuk Walikota di Indonesia harus memahami area rawan korupsi dalam setiap mengambil keputusan maupun kebijakan, seperti penyusunan anggaran pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), pengadaan barang dan jasa, hibah, bantuan sosial (Bansos) serta belanja perjalanan dinas, agar kedepannya tidak kesandung hukum.

“Ini merupakan area rawan korupsi. Jadi, cermatilah dulu sebelum mengambil kebijakan maupun keputusan. Selain itu, keputusan yang diambil harus sesuai dengan peraturan maupun ketentuan hukum yang berlaku,” pesan Mendagri.

Selain itu, pesan Mendagri, dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan itu, Walikota juga harus berkoordinasi dan melibatkan  seluruh unsur  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. “Jika hal itu dilakukan, kebijakan yang diambil tidak akan ada masalah kedepannya,” katanya. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: