Search
Kamis 27 Juli 2017
  • :
  • :

Menkeu: Indonesia Masuk Genting Pajak

Starberita – Jakarta, Melihat gentingnya masalah perpajakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia masuk kategori genting perpajakan.

Menurut Sri Mulyani, perlu UU tentang Automatic Exchange of Information (AEoI). dengan aturan tentang keterbukaan informasi perpajakan atau AEoI ini, Indonesia tidak akan terkucilkan di dunia Internasional.

Dan, jika Indonesia tidak ikut dalam AEoI maka reputasi Indonesia menjadi buruk karena dianggap ingin menjadi safe haven para penghindar pajak.

Dengan adanya kerjasama internasional di bidang perpajakan, maka tidak akan ada gunanya bagi pembayar pajak berusaha untuk menghindari pajak dengan memindahkan hartanya ke luar negeri.

“Saya berharap pada sore ini tim pajak bisa diskusi teknis dengan Anda, kami melakukan ini bukan karena kami tidak cinta kepada Anda atau kami ingin melakukan tekanan-tekanan. Justru karena kami ingin mengurus Republik dengan baik. Ke ujung dunia akan saya kejar, saya berjanji itu pada Republik ini, and I really mean it,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Setelah program amnesti pajak usai, tercatat Rp1000 triliun harta warga negara Indonesia berada di luar negeri. Jika Indonesia ingin meningkatkan tax ratio, berarti hanya wajib pajak yang sudah patuh dan berada di dalam negeri saja yang diperhatikan. Karena, Indonesia tidak memiliki akses terhadap informasi keuangan internasional.

Indonesia sudah ikut dalam kerjasama perpajakan internasional sejak tahun 2009. Saat itu dalam pertemuan G20, dalam konteks krisis ekonomi dunia, Menteri-menteri Keuangan di dunia sepakat untuk bahwa negara membutuhkan pajak yang besar karena kondisi fiskal mendapat tekanan yang luar biasa besar akibat krisis. Semua negara mengalami defisit yang besar dan hutang membengkak sehingga negara perlu memungut pajak untuk menyehatkan kembali APBN.

“Oleh karena itu, muncul kerjasama internasional bahwa dunia tidak mungkin meng-collect pajak secara adil apabila ada tempat-tempat untuk menerima harta kekayaan tax avoidance itu,” papar Sri Mulyani.

Dia mengatakan, harta yang diinformasikan tidak semena-mena akan langsung kena pajak. Apabila harta tersebut bagian dari seluruh usaha serta pendapatan yang selama ini sudah bersih dari pajak, maka tentu tidak akan dikenakan pajak lagi. (sbc-03/inc)




Tinggalkan Balasan