Search
Minggu 25 Juni 2017
  • :
  • :

Pemprov Terapkan Kebijakan Baru Pembayaran DBH

Starberita – Labuhan Batu Selatan, Belajar dari pengalaman persoalan kekurangan bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Pemprovsu mengeluarkan kebijakan baru dalam hal cara pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Kabupaten/Kota dari yang sebelumnya pertiga bulan menjadi perbulan. Hal itu disampaikan Sekdaprovsu, Hasban Ritonga pada kegiatan Safarai Ramdhan bertempat di Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu Selatan, Kamis (15/6/2017).

“Kalau dulu bagi hasil pajak dibayarkan per tiga bulan, sekarang peraturan gubernur sudah dikeluarkan dimana Bagi Hasil Pajak akan dibayarkan dan ditransfer setiap bulan. Jadi tidak lagi menunggu tiga bulan,” jelas Hasban.

Menurut Hasban hal itu dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hasban menjelaskan tidak kurang dari Rp.2,3Trilyun kekurangan dana bagi hasil pajak dan Bantuan daerah bawahan Pemorovsu ke kabupaten/kota yang dicicil salama tiga tahun.

Pemprovsu menurutnya harus melunasi kurang bayar karena anggaran bagi hasil pajak tertunda pembayarannya akibat kesalahan penganggaran karena pembangkakan bantuan bantuan daerah bawahan ke Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah pada tahun 2017 ini semua hutang atau kurang bayar itu seluruhnya akan terlunasi sehingga tahun depan, Pemprovsu tidak lagi berhutang,“ kata Hasban.

Dijelaskannya, APBD Sumut di tahun berjalan ini sudah menyentuh Rp.13Triliun, walaupun selama tiga tahun terikat kewajiban membayar hutang.

“Selangkah demi selangkah kami bisa naikkan APBD sehingga bisa naik tahap demi tahap,” kata Hasban.

Menjawab permintaan yang disampaikan Bupati Labauhan Batu Selatan H wildan Aswan Tanjung untuk dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi, Hasban mengakui jumlah bantuan daerah bawahan jauh berkurang.

Labusel, kata Hasban, tahun ini mendapat bantuan APBD Sumut untuk pembangunan senialai Rp.3,2M. Sedangkan dana APBN untuk pembanggunan jalan nasional sudah ditampung sebesar Rp.9,4M.

“Tapi kami sudah berkomitmen, karena hutang sudah lunas, di 2018 bisa meningkatkan bantuan daerah bawahan kepada Kabupaten/Kota,” kata Hasban. (sbc-05/drh)




Tinggalkan Balasan