Search
Sabtu 23 September 2017
  • :
  • :

Pengesahan Ranperda Pengawasan Produk Halal & Higienis akan Molor

Starberita – Medan, Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengawasan Produk Halal dan Higienis oleh DPRD Kota Medan tampaknya akan molor. Pasalnya, draf Ranperda dan Naskah Akademik (NA) baru sekitar 50 persen dibahas atau tahapan pembahasan yang dilakukan abru setengah jalan.

“Dalam dua minggu atau habis Lebaran, penggodokan NA oleh tim pakar akan disempurnakan lagi. Supaya sejalan, antara draf dengan NA, NA juga akan dibahas,” sebut Ketua Pansus Ranperda Pengawasan Produk Halal dan Higienis, Rajudin Sagala, usai memimpin rapat, Selasa (13/6/2017).

Bendahara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini memprediksi paling cepat awal Juli Ranperda baru finalisasi. “Ya, memang akan molor lagi. Juli setidaknya baru bisa diparipurnakan menjadi Peraturan Daerah. Kita tidak mau ini menjadi Perda ecek-ecek (main-main, red). Apalagi pertaruhannya umat. Biar lambat asal berkualitas,” katanya.

Dalam rapat pembahasan keempat yang dilaksanakan Pansus, turut hadir dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Dinas Perindustrian Kota Medan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dan akademisi. Sementara dari kalangan DPRD turut hadir Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung serta sejumlah anggota Pansus, diantaranya Zulkifli Lubis (FPPP), Herri Zulkarnain (FPD) dan Hasyim (FPDIP).

Mewakili MUI Kota Medan, M Basri, mengatakan kata pengawasan dalam judul Ranperda tetap diperlukan, sebab itu tidak sekedar pengawasan produk yang dijual-belikan, melainkan mulai dari proses pembuatan, bahkan bahan baku. “Usulan pengawasan ini tetap penting sebagai upaya berkelanjutan. Bagaimana sistem pengawasan yang baik mulai dari hulu hingga hilir,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Agro Industri Dinas Perindustrian Kota Medan, Benny Siregar, meminta pada halaman depan dicantumkan regulasi terbaru di bidang industri. “Kalau kita sepakat, bisakah sebaiknya UU No. 5/2004 tentang Perindustrian, diganti dengan UU No. 3/2014 tentang Perindustrian untuk di halaman depan,” katanya.

Dia juga sependapat mengenai redaksi judul pengawasan tetap perlu dicantumkan, karena hal itu melekat serta mengikat dari Ranperda ini. “Bukan hanya hasil produk yang diawasi, melainkan proses pembuatannya juga,” imbuhnya.

Henry Jhon turut menyarankan agar dimasukkan sanksi pidana dalam Ranperda. “Sanksi administrasi tidak membuat efek jera. Padahal dalam peraturan UU kita dimungkinkan buat sanksi pidana maksimum 6 bulan penjara sesuai perundang-undangan,” katanya.

Ia juga menyarankan, kalau bisa jangan pakai istilah syariat Islam sebab di Indonesia terkhusus Medan memiliki beragam agama dan suku. “Saya khawatir istilah tersebut akan dicoret oleh Pemprovsu dan Kemendagri nantinya,” ujarnya.

Pendapat Henry ini ditimpali Hasan dari MUI Medan dengan menyatakan bisa diganti istilah syariat Islam menjadi ketentuan dalam Agama Islam. “Itu saran saya,” bilang Hasan.

Menyikapi beragam usulan itu, Rajuddin Sagala, menerangkan semua masukan, kritikan dan saran tersebut akan pihaknya tampung untuk penyempurnaan dari ranperda ini.

Menurut dia, sanksi pidana bisa saja dimasukkan dan akan disesuaikan dengan ketentuan diatasnya. “Begitupun dengan redaksi syariat Islam tidak masalah. Karena negara kita mengakui lima agama, jadi bukan persoalan memasukkan halal menurut syariat Islam. Kalaupun diganti menjadi halal sesuai ketentuan agama Islam, maknanya sama saja,” katanya. (sbc-02)

 

 

 




Tinggalkan Balasan