Search
Senin 18 Desember 2017
  • :
  • :

Jaksa Tuntut Terdakwa Korupsi JLMD Tobasa 7 Tahun Penjara

Starberita – Medan, Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa (JLMD) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) di Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Toba Samosir 2013, dituntut masing-masing tujuh tahun penjara ditambah dengan denda sebesar Rp200 juta serta subsider delapan bulan kurungan.

Adapun kedua terdakwa, yaitu Franky Mario Lumbantobing sebagai penyedia jasa dan Sondang Barita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tarukim Tobasa. Keduanya dinilai bersalah dengan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhi hukuman penjara masing-masing selama tujuh tahun dengan denda Rp.200Juta, subsider 8 bulan kurungan,” sebut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Josron S Malau, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (6/6/2017).

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai, Parlindungan Sinaga, Jaksa juga menuntut keduanya masing-masing membayar uang pengganti (UP) atas kerugian negara dari total anggaran nilai proyek Rp.6Miliar. Dimana untuk terdakwa Franky Mario dikenakan biaya UP lebih tinggi, yakni sebesar Rp.2Miliar lebih, sedangkan Sondang Barita hanya diwajibkan membayar Rp.10Juta.

“Apabila terdakwa tidak sanggup membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Namun jika tidak mencukupi, maka hukuman penjara ditambah selama 1 tahun,” jelas Jaksa.

Menanggapi tuntutan itu, kedua terdakwa yang turut didampingi penasehat hukumnya mengaku, akan menyampaikan pembelaan (pledoi). “Kami minta waktu dua minggu majelis, untuk menyiapkan pembelaan,” sebut penasehat hukum terdakwa.

Selepas sidang, Jaksa juga menyebutkan bahwa rekanan Dinas Tarukim Tobasa, yakni Komisaris Direktur PT Zola, Ir Leonardo Pasaribu ikut terlibat dalam kasus ini. Dan untuk hal tersebut pihaknya juga sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polresta Tobasa.

Dimana pada 2013 lalu, tambahnya, ada pembangunan jaringan listrik masuk desa yang dikerjakan Pemkab Tobasa melalui Dinas Tarukim dengan pagu anggaran Rp.6,4Miliar. Tetapi di pertengahan pengerjaan proyek, anggaran pelaksanaannya berubah menjadi Rp.6,1Miliar. Ia pun mengatakan, rencananya dalam pembangunan listrik masuk desa ini, ada 47 desa yang akan disurvei. Namun saat dimasukkan penawaran, hanya tujuh desa yang disetujui lalu disurvei.

“Akan tetapi, saat pengerjaanya, hanya dua desa saja yang selesai sedangkan lima desa lagi tidak selesai 100% pengerjaan. Akibat perbuatan dari para terdakwa, negara pun merugi sebesar Rp3Miliar lebih,” ungkapnya. (sbc-04)




Tinggalkan Balasan