Search
Sabtu 16 Desember 2017
  • :
  • :

Holding BUMN, Presiden Jangan Gegabah

Starberita – Jakarta, Rencana holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh pemerintahan era Presiden Jokowi mendapat kritik. Sekalipun ingin dibentuk, maka harus memiliki regulasi setara dengan Undang-Undang (UU) bukan Peraturan Pemerintah (PP).

“Sebaiknya menggunakan penerbitan payung hukum setingkat undang-undang ataupun Perpu. Hal ini tidak lain agar dasar hukumnya menjadi lebih kuat,” terang Mantan Komisaris PT Pelindo II era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Saat ini, pemerintah yakni Kementerian BUMN memang telah memiliki PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Namun, menurut dia, atura itu menimbulkan adanya potensi perselisihan antara PP. 72 dengan undang-undang BUMN dan undang-undang keuagan negara.

Selanjutnya, dia pun meminta pemerintah Presiden Jokowi, untuk tidak gegabah. Jika niat awal holdingisasi dibentuk untuk mencari pendanaan.

“Jika tujuan holding itu hanya sebatas orientasi mencari pendanaan, kami menilai hal tersebut merupakan langkah keliru,” tuturnya.

Perdebatan mengenai munculnya PP 72 Tahun 2016 yang menjadi musabab terhentinya langkah Menteri BUMN, Rini Soemarno ini sudah jadi konsumsi publik.

Hal ini lantaran ada beberapa pasal dalam beleid itu yang dianggap membahayakan, diantaranya ketentuan tentang barang milik negara sebagai sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari APBN (Pasal 2 ayat (2) huruf b). ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap UU BUMN karena akan menjadi dasar hukum pencucian aset negara yang akan dialihkan ke pihak lain dengan melalui penyertaan modal pada BUMN.

Kedua, ketentuan tentang Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN kepada BUMN lain dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN (Pasal 2A PP 72/2016).

Ketentuan ini bertentangan dengan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Selain itu juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU-XI/2013. Isi PP ini juga merupakan perlawanan Pemerintah pada Rekomendasi Panja Aset Komisi VI DPR RI Tahun 2014.

Ketentuan ini berpotensi sebagai legitimasi privatisasi “diam-diam oleh Pemerintah” tanpa melibatkan DPR RI, karena pada prinsipnya saham dan kekayaan BUMN merupakan kekayaan/keuangan negara sehingga jika terjadi peralihan harus dengan proses APBN dan persetujuan DPR RI agar dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, ketentuan tentang “menyamakan anak perusahaan BUMN dengan BUMN” untuk mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketentuan ini bertentangan UU BUMN dan konstitusi UUD 1945. Karena yang disebut BUMN adalah jika sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang bisa mendapatkan kebijakan khusus negara termasuk pengelolaan sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam hanya BUMN.

Sesuai konstitusi bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara melalui BUMN sebagai sebagai bentuk penguasaan negara dalam aspek pengelolaan.(sbc-03/inc)




Tinggalkan Balasan