Search
Senin 13 Juli 2020
  • :
  • :

Pokja Bina Keluarga TKI Kota Medan Dikukuhkan

Starberita – Medan, Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kota Medan, Jumat (2/6/2017) resmi dilantik oleh Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi.

Kepengurusan Pokja Bina Keluarga TKI Kota Medan berisikan 25 orang yang dipimpin, H Dammikrot SSos MSi. Untuk program pengembangannya sendiri, Pokja ini didukung dari unsur Pemerintah Kota Medan, TP PKK Kota Medan, akademisi, LPM Kota Medan, Karang Taruna, Persada, dan unsur lembaga lainnya yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan anak serta pekerja sosial masyarakat.

Dalam arahannya, Akhyar, memberikan apresiasi atas pembentukan Pokja ini yang dianggapnya sebagai bentuk kepedulian bersama menuju ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI di Kota Medan.

“Pemko Medan akan mendukung penuh program kerja Pokja Bina Keluarga TKI Kota Medan, yang penting pelaksanaannya harus betul-betul dilandasi semangat kepedulian, keikhlasan dan kemanusiaan,” ujar Wakil Walikota.

Dalam perjalanannya, selama ini diketahui bahwa sebagian TKI berasal dari kaum perempuan dan rata-rata kebanyakan mereka adalah pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Pemerintah harus mampu menjamin kebutuhan yang diperlukan, mulai dari proses pengiriman hingga pengembalian mereka ke keluarganya di Indonesia.

Untuk itu dirinya menganggap pembentukan Pokja BK TKI ini adalah sebagai solusi pelayanan dan pembinaan kepada keluarga TKI yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi keluarga TKI yang akan menjadi calon TKI hingga pembinaan keluarga dan ketahanan ekonomi bagi TKI yang sudah kembali ke tanah air.

“Saya berharap dengan adanya Pokja BK TKI ini bisa membantu program Pemko Medan dalam penyelesaian urusan TKI khususnya kepada kaum perempuan. Kita didik mereka agar mereka memiliki program hidup mandiri sebagai seorang TKI yang terampil kedepannya. Yang terpenting lagi Pokja ini harus bisa membantu pemerintah mencegah pengiriman TKI illegal, dan human trafficking,” ungkap Akhyar.

Sementara Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Ketenagakerjaan, Prof DR Vennetia R. Danes, memaparkan kondisi eksistis TKI di Indonesia, dimana ketertarikan WNI khususnya perempuan untuk bekerja sebagai TKI sangatlah tinggi, terutama yang bergerak pada sektor informal. Sedikitnya terdapat 70% dari total TKI bergerak di sektor informal tersebut.

“Inilah yang dibaca pemerintah sebagai ruang untuk terus membenahi regulasi terhadap TKI, mulai dari prosedur pengiriman hingga pengembalian TKI ke kampung halamannya sehingga memberikan kenyamanan bagi mereka,” kata Vennetia. “Pembentukan Pokja ini bisa berdampak luas terhadap pembinaan masyarakat pada umumnya,” harapnya.

Sebelumnya Ketua Pokja, Dammikrot, menyampaikan Kota Medan sedang mengembangkan 2 kelurahan di Kota Medan yang dijadikan file projectpengembangan pembinaan keluarga TKI yang ada di Medan, yakni Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia dan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan.

“Dari 2 Kelurahan ini akan kita bakukan bentuk pembinaan yang tepat untuk dijadikan sebagai pedoman program keberlanjutannya yang akan disebarkan pada pembinaan TKI pada kelurahan lainnya di Kota Medan,” ucap Dammikrot. (sbc-02)




Tinggalkan Balasan

error: